sukabumiheadline.com – Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyebut gangguan dari ormas telah menyebabkan kerugian ratusan triliun rupiah. Selain biaya yang dikeluarkan investor, juga investasi yang batal masuk menyebabkan kerugian bagi Indonesia.
“Kalau dihitung semuanya, bukan hanya dana yang keluar, tapi juga investasi yang batal masuk, itu bisa ratusan triliun,” kata Sanny saat Dialog Industri Nasional di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (6/2/2024) lalu.
Menurutnya, gangguan ormas menjadi tantangan besar bagi industri, meski jarang disorot. Pemerintah terus mempromosikan Indonesia sebagai destinasi investasi, tetapi situasi di lapangan sering berbeda.
“Kementerian Luar Negeri, BKPM, semua promosi di luar negeri, tapi begitu investor masuk ke daerah, habis-habisan dikerjain,” ujarnya.
Untuk itu, ia berharap kepolisian turun tangan agar kepastian hukum bagi investor lebih terjamin.
Merespons keluhan HKI, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emanuel Ebenezer (Noel) berencana melaporkan organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu kawasan industri ke polisi. Menurutnya, aktivitas ormas yang menghambat operasional pabrik bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” kata Noel, Kamis (13/2/2025).
Jika gangguan terhadap pabrik terus terjadi, kata dia, investasi bisa terhambat. Akibatnya, lapangan kerja yang seharusnya tercipta justru batal. Baca berita tanpa iklan.
“Kalau sampai ada rencana investasi yang gagal hanya karena ulah preman, tentu ini menghambat penyerapan tenaga kerja. Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” ujarnya.
Noel berencana menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas masalah ini secara khusus.
“Bagaimana Bisa Negara Memberi Makan Anak-anak, Sementara Orangtuanya Kehilangan Pekerjaan? Saya yakin Polri akan merespons cepat keluhan para investor dan pekerja di kawasan industri. Ini soal kepentingan nasional,” katanya.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan lingkungan investasi tetap aman.
“Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” tegasnya.
