sukabumiheadline.com – Ratusan rumah rusak milik warga korban terdampak bencana alam bencana banjir hingga longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hingga kini belum mendapatkan kepastian bantuan perbaikan maupun kompensasi.
Di antara korban terdampak bencana adalah puluhan warga Kampung Babakan Cisarua RT 002/015 Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan. Mereka berharap segera ada solusi dari pemerintah. Baca selengkapnya: Batu numpuk dalam rumah, warga korban bencana Sukabumi nangis tak ada perhatian
Salah satu korban bencana, Abah Uloh terpaksa harus menghuni gubuk reyot di tengah kebun, karena rumahnya rusak diterjang banjir beberapa waktu lalu. Diketahui, istri dari Abah Uloh menjadi korban tewas dalam salah satu dari tiga peristiwa bencana yang menerjang kampungnya. Baca selengkapnya: Nestapa Abah Uloh, lansia korban bencana alam Sukabumi huni gubuk reyot
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi itu mendapat sorotan langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pengecekan data yang ia lakukan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak mengajukan usulan bantuan perbaikan rumah tersebut ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan langsung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Saya sudah cek data. Bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, usulan terhadap 500 rumah yang terdampak bencana tahun 2024 bulan Desember, itu diusulkannya ke BNPB, bukan diusulkan ke provinsi,” kata Dedi melalui akun Instagram resminya, dikutip sukabumiheadline.com, Senin (12/1/2026).
Menurut pria yang akrab dipanggil KDM itu, dalam struktur kewenangan pemerintahan daerah, penanganan bencana yang berdampak luas di wilayah kabupaten seharusnya terlebih dahulu dilaporkan dan diusulkan kepada pemerintah provinsi sebelum ke pusat.
Ia menilai, mekanisme tersebut penting agar penanganan dan bantuan kepada masyarakat bisa berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Hal ini juga berlaku untuk penanganan bencana di wilayah Babakan Cisarua, Simpenan, yang hingga kini dinilai belum tertangani optimal.
Keluhan warga terkait lambannya bantuan pun ramai beredar di media sosial. Sejumlah video memperlihatkan kondisi rumah warga korban bencana yang masih rusak berat dan belum menerima kompensasi maupun bantuan perbaikan. Dalam video tersebut, warga meminta keadilan dan menyampaikan langsung keluhan mereka kepada Dedi Mulyadi.
Menanggapi hal itu, Dedi menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia memastikan akan segera meminta Bupati Sukabumi untuk mengajukan usulan resmi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bantuan dapat segera diproses.
“Hari ini saya akan meminta Bupati Kabupaten Sukabumi untuk mengajukan usulan ke provinsi. Jadi, di Jawa Barat ini, kalau berbagai hal, pasti larinya ke gubernur,” ujarnya.
Berita Terkait: Momen Bupati Sukabumi dipuji setinggi langit oleh KDM, sebelumnya sempat dikritik
Dedi memastikan, setelah dokumen pengajuan resmi diterima, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mengambil langkah konkret untuk membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana.
“Kita akan segera selesaikan masalah itu, agar kita ada tindak lanjut terhadap 500 rumah yang rusak akibat banjir dan longsor Desember 2024,” tutur Dedi.
Selain persoalan administrasi bantuan, Dedi juga menyinggung akar permasalahan bencana yang menurutnya tidak lepas dari kerusakan lingkungan di kawasan hulu Sukabumi. Ia meminta pemerintah daerah bersikap tegas terhadap praktik penambangan ilegal dan alih fungsi lahan yang terus menggerus kawasan hijau.
“Jaga alam, jaga lingkungan. Kalau tidak ingin banjir, tanam pohon, bukan nanam keributan,” tegasnya.
Sebelumnya, warga Kampung Babakan Cisarua mengeluhkan kondisi mereka yang tak kunjung pulih sejak bencana yang terjadi pada Desember 2024. Banjir bandang Sungai Cidadap menimbun sejumlah rumah dengan pasir setinggi satu hingga dua meter, menyebabkan puluhan rumah roboh dan rusak berat.
Warga juga mempertanyakan distribusi bantuan sebesar Rp10 juta untuk biaya kontrakan yang disebut tidak merata. Berdasarkan informasi di lapangan, bantuan tersebut baru diterima oleh 23 kepala keluarga di Kampung Sawah Tengah, sementara ratusan keluarga lainnya masih menunggu kepastian bantuan dari pemerintah.
