Profil dan karya Jumhur Hidayat: Prabowo lantik aktivis buruh jadi Menteri LH

- Redaksi

Senin, 27 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup - Ilustrasi sukabumiheadline.com

Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup - Ilustrasi sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH).
Acara pelantikan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Lewat pelantikan tersebut, Jumhur menggantikan Hanif Faisol yang kini ditugaskan Prabowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan mendampingi Zulkifli Hasan.

Profil Jumhur Hidayat 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jumhur Hidayat lahir pada 18 Februari 1968 di Bandung, Jawa Barat, dari pasangan Mohammad Sobari Sumartadinata dan Ati Amiati.

Ia menikah dengan Alia Febyani Prabandari, dan dikaruniai empat orang anak, Moqtav, Naeva, Ezga dan Vaniaz.

Jumhur menamatkan pendidikan di SD Menteng Pulo Pagi Jakarta Selatan, lalu pindah ke SD Menteng 02 Pagi Jakarta Pusat. Selanjutnya, SMPN I Jakarta Pusat, dan pindah ke SMPN I Denpasar. Demikian dengan pendidikan setingkat SMA, ia mulai sekolah di SMAN I Denpasar, kemusypindah ke SMAN 3 Bandung.

Ia kemudian kuliah di ITB, Universitas Nasional (UNAS) Pasim Bandung, dan Universitas Indonesia (UI).

Jumhur masuk ITB dan mengambil jurusan Teknik Fisika pada 1986. Sejak tercatat mahasiswa tingkat pertama di ITB, Jumhur telah berkali-kali ambil bagian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di kampus maupun aksi lain bersama mahasiswa di kota Bandung dan Jakarta, utamanya terkait pembelaan hak-hak petani ataupun menentang penggusuran tanah rakyat seperti dalam kasus tanah Badega, Kacapiring, Cimacan, dan Kedung Ombo yang isunya menonjol pada 1988.

Rektor ITB saat itu juga memecat dirinya dan lima orang rekannya sesama mahasiswa ITB akibat peristiwa 5 Agustus 1989 dan pemecatan itu telah menjadi sejarah baru dalam pergerakan mahasiswa melawan penguasa, yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Pada 25 Februari 1992, Jumhur cs menghirup udara bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Untuk beberapa lama Jumhur tak beraktivitas ”tetap” sampai akhirnya diajak Adi Sasono aktif di CIDES (Center for Information and Development Studies) pada awal 1993, sebuah lembaga pusat kajian pembangunan yang dibidani tokoh-tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

Jumhur dipercaya menggerakkan CIDES sebagai direktur eksekutifnya dengan Adi Sasono sebagai Ketua Dewan Direktur CIDES. Dan saat di CIDES Jumhur kembali kuliah di Teknik Fisika Universitas Nasional (Unas) Jakarta serta menamatkannya pada 1996. Jumhur berada di CIDES sejak 1993-1999.

Karier politik Jumhur Hidayat 

Baru saja dilantik dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih pada April 2026. Sebelumnya, ia menjabat Kepala BNP2TKI (2007–2014), atau Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebagai aktivis buruh, Jumhur pernah menjadi Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) periode 2022–2027.

Jumhur sendiri tercatat malang melintang sebagai aktivis di kelompok buruh. Ia diketahui pernah mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia (YKPI) dan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo).

Ia kemudian tercatat terlibat dalam beberapa organisasi buruh lain seperti Gabungan Persatuan Sopir Indonesia (Gapersi) dan Asosiasi Pedagang Grosir Keliling Indonesia.

Dalam Pemilu Presiden 2014, Jumhur kemudian beralih menjadi relawan Joko Widodo sebagai Koordinator Aliansi Rakyat Merdeka (ARM). Namun sikap politiknya berbeda di tahun 2019 dengan mendukung Prabowo.

Pada 2020, Jumhur yang merupakan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap polisi terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong.

Jumhur pernah dipenjara beberapa kali karena aktivitas politiknya, termasuk pada tahun 2020 terkait kritik terhadap UU Cipta Kerja. Ia terjerat kasus pidana setelah mengunggah pendapatnya di akun Twitter atau X yang mengkritik pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 7 Oktober 2020.

Jumhur menyebut RUU Cipta Kerja diterbitkan untuk primitive investor dan pengusaha rakus. Ia kemudian divonis 10 bulan penjara dalam kasus tersebut.

Karya tulis 

Menulis berbagai makalah dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk presentasi dalam seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Menulis artikel di berbagai media antara lain Kompas, Media Indonesia, Sinar Harapan dan Republika.

  1. Buku dengan judul Manifesto Kekuatan Ketiga: Mengobarkan Asas Nasionalisme Kerakyatan Menuju Indonesia Raya, 2002.
  2. Buku dengan judul Surat-Surat dari Penjara, 2000.
  3. Buku dengan judul Jujur Terhadap Habibie, 1999.
  4. Editor buku, Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Bertumpu pada SDM, Teknologi dan Partisipasi Masyarakat, 1995
  5. Editor buku, Membangun Hubungan Industrial Pancasila, 1994
  6. Editor buku, Pembaruan Sistem Upah, tahun 1994
  7. Editor buku, Tenaga Kerja Agro Industri, tahun 1994
  8. Editor buku, Pembangunan Regional dan Segitiga Pertumbuhan, 1994
  9. Buku dengan judul Menggugat Rezim anti Demokrasi (Pidato Pembelaan di hadapan Majlis Hakim PN Bandung, 1990), dalam proses penerbitan.
  10. Buku dengan berjudul Pikiran-Pikiran dari Penjara, dalam proses penerbitan.

Berita Terkait

Sukabumi masuk 10 Kota Toleran di Indonesia versi SETARA Institute
Anggaran Rp68 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Sukabumi akhirnya melayang
Dedi Mulyadi ogah tiru Gubernur Jakarta berantas ikan sapu-sapu, ini tips jitu dari KDM
Nyaris 100 ribu! Jawa Barat juara kasus perceraian se-Indonesia, ini kabupaten terbanyak
Profil Letjen TNI Djon Afriandi, Pangkopassus disebut tampar pihak protokol istana
Kemenhan dorong TNI bentuk batalyon baru di semua kabupaten, ini tujuannya
5 prioritas Jabar di Musrenbang RKPD 2027: Sekolah gratis hingga konektivitas wilayah
Menaker: Serikat pekerja bukan lawan perusahaan, tapi penjaga hak karyawan

Berita Terkait

Senin, 27 April 2026 - 18:00 WIB

Profil dan karya Jumhur Hidayat: Prabowo lantik aktivis buruh jadi Menteri LH

Sabtu, 25 April 2026 - 19:21 WIB

Sukabumi masuk 10 Kota Toleran di Indonesia versi SETARA Institute

Sabtu, 25 April 2026 - 01:35 WIB

Anggaran Rp68 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Sukabumi akhirnya melayang

Kamis, 23 April 2026 - 19:49 WIB

Dedi Mulyadi ogah tiru Gubernur Jakarta berantas ikan sapu-sapu, ini tips jitu dari KDM

Kamis, 23 April 2026 - 17:31 WIB

Nyaris 100 ribu! Jawa Barat juara kasus perceraian se-Indonesia, ini kabupaten terbanyak

Berita Terbaru

Ilustrasi buah semangka utuh dan dipotong - sukabumiheadline.com

Ekonomi

Membanding produksi semangka Sukabumi, Indonesia dan dunia

Senin, 27 Apr 2026 - 15:53 WIB

Ilustrasi masyarakat antre elpiji 3 kg - sukabumiheadline.com

Regulasi

Terbaru, ini 4 kelompok masyarakat boleh beli elpiji 3 kg

Senin, 27 Apr 2026 - 12:55 WIB