sukabumiheadline.com – Bank Dunia memproyeksikan 64,2 persen penduduk Indonesia pada 2026 berada di bawah garis kemiskinan 8,30 dollar AS PPP per kapita per hari, setara sekitar Rp1,512 juta per orang per bulan setelah memperhitungkan daya beli dan biaya hidup di Indonesia.
Angka ini bukan angka kemiskinan resmi versi pemerintah Indonesia, karena Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan garis kemiskinan serta metode pengukuran berbeda.
Jika menggunakan standar Bank Dunia, proporsi tersebut diproyeksikan turun menjadi 63,1 persen pada 2027 dan 62 persen pada 2028.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berikut 10 negara dengan penduduk di Bawah Standar Kemiskinan terbanyak, seperti data dirilis dalam Macro Poverty Outlook, Bank Dunia, April 2026:
1. Timor-Leste: 71,7%
2. India: 70,7%
3. Laos: 68,6%
4. Indonesia: 64,2%
5. Afrika Selatan: 60%
6. Filipina: 56,5%
7. Brasil: 20,4%
8. Vietnam: 17,9%
9. Argentina: 14,5%
10. Thailand: 10,1%
Angka 64,2% merupakan proyeksi Bank
Dunia berdasarkan garis kemiskinan
8,30 dollar AS PPP per kapita per hari,
bukan angka kemiskinan resmi Indonesia karena menggunakan standar dan metode yang berbeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Garis kemiskinan
Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar, baik berupa makanan maupun nonmakanan, agar dapat hidup secara layak.
Komponen Garis Kemiskinan (KGM), antara lain meliputi Garis Kemiskinan Makanan (GKM), di mana nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.
Kemudian, Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM), adalah nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar lainnya seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
Cara Menentukan Penduduk Miskin
Seseorang atau kelompok masyarakat dikategorikan sebagai penduduk miskin jika rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.
Di Indonesia, data resmi mengenai garis kemiskinan dihitung dan dirilis oleh BPS menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
