sukabumiheadline.com – Ulah empat perwira tinggi (pati) Polri, Jend. Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi yang menjadi tersangka kasus penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah ke perbuatan makar.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya penyadapan ilegal yang diduga terjadi sejak 2025-2026 tersebut mengarah ke makar, meskipun masih menunggu alat bukti terlebih dahulu.
“Saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi, ya. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu,” ujar Yusril dalam pernyataannya, Senin (9/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” imbuhnya.
Yusril mengatakan kasus penyadapan tersebut menyasar Presiden, bukan orang biasa. Dia mengatakan penyadapan terhadap Presiden tak boleh dianggap sebagai penyadapan biasa.
“Kalau yang disadap itu orang biasanya, itu bisa dikatakan itu tidak pidana. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa, namanya Presiden melekat dengan jabatannya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa,” katanya.
Dia mengatakan aparat harus mengusut tuntas dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal Prabowo. Dia mengatakan pengusutan itu penting untuk melihat ada tidaknya unsur dugaan penyadapan dilakukan untuk membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya.
“Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada pasal 191 dengan pasal 193, kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden maupun tingkat pemerintahan, itu kita belum tahu tentang itu, karena masih dalam tahap penyelidikan,” katanya.
Yusril mengatakan pemerintah tidak membentuk satgas khusus untuk menangani kasus penyadapan ini. Dia memercayakan sepenuhnya kepada Bareskrim untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apa pun. Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” ujarnya.
Untuk informasi, Mabes Polri sendiri sudah menyatakan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus tersebut.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mengusut penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal lainnya terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tim khusus itu akan dipimpin langsung oleh Komjen Asep Safrudin.
Pembentukan tim khusus ini disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia menyebutkan Jenderal Suyudi telah mencermati kasus penyadapan yang kini menjadi perhatian publik.
“Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu dan perkembangannya terkait informasi yang menjadi perhatian publik,” kata Trunoyudo.
