sukabumiheadline.com l Perang panjang yang sudah berlangsung selama 19 bulan antara Rusia dan Ukraina kini mulai berdampak pada perekonomian negara-negara pendukung Volodymyr Zelensky.
Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO pun mengakui kalau negara-negara Barat anggota mereka mulai kehabisan amunisi untuk diberikan ke Ukraina dalam perang melawan Rusia.
Pengakuan diungkapkan langsung oleh Laksamana Rob Bauer yang merupakan Ketua Komite Militer NATO dalam Forum Keamanan di Warsawa, Polandia, Selasa (3/10/2023) lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara terbuka, Rob Bauer menyebut kekuatan militer yang sudah dibangun oleh NATO selama bertahun-tahun, cenderung melemah saat mereka terus memberikan dukungan finansial dan militer terhadap Ukraina.
“Ukraina menembakkan ribuan peluru setiap hari dan sebagian besar berasal dari NATO,” lanjutnya.
Ia mencatat, persediaan senjata dan amunisi NATO yang dikirim ke Ukraina telah terlihat dasarnya.
“Kami memberikan sistem senjata dan amunisi kepada Ukraina dan itu bagus, tapi kami tidak mengirimnya dari gudang yang penuh. Kami mengirimnya dari gudang yang setengah penuh atau kurang. Sekarang stok itu sudah habis,” jelasnya seperti diberitakan BBC Internasional.
Ukraina Terancam Sendirian Melawan Rusia
Pernyataan Rob Bauer ini seolah menjadi pukulan telak bagi Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky yang selama 19 bulan mendapatkan dukungan Barat.
Selama berperang dengan Rusia, Ukraina dilaporkan telah menerima bantuan sebesar ribuan triliun Rupiah dalam bentuk bantuan militer dan kemanusiaan.
Menurut laman Statista, Jerman telah memberikan bantuan sekira Rp36,5 triliun. Selanjutnya, Polandia membantu sekira Rp37,68 triliun, dan Inggris Rp75,8 triliun. Kemudian Amerika Serikat, total sumbangan mencapai lebih dari Rp688 triliun.
Barat Mulai Ngos-ngosan
Di sisi lain, dalam laporan The Telegraph seorang petinggi militer Inggris yang menolak disebut namanya pada Selasa (3/10/2023), membuat pengakuan kalau negaranya sudah kehabisan persenjataan untuk dikirim membantu Ukraina.
“Kami telah memberikan bantuan sebanyak yang kami mampu… Kami akan terus menyediakan peralatan untuk memenuhi kebutuhan Ukraina, namun yang mereka butuhkan saat ini adalah aset-aset pertahanan udara dan amunisi artileri dan kami sudah kehabisan semua itu,” kata pejabat senior militer tersebut.
Sementara, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) di Pentagon mengingatkan Kongres jika mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk mengganti senjata yang dikirim ke Ukraina, maka memicu kekhawatiran tentang kemampuan Washington untuk memasok pasukannya dengan persenjataan memadai.
Pentagon kemudian meminta anggota parlemen agar menambah dana untuk Ukraina.
“Kegagalan untuk mengisi kembali layanan militer kita pada waktu yang tepat dapat membahayakan kesiapan militer kita.”
Pengagon menambahkan bahwa jika permintaan pendanaan tidak dipenuhi, Pentagon mungkin tidak bisa lagi memasok senjata ke Ukraina.
Dilaporkan, saat ini tersisa anggaran sebesar 1,6 miliar dolar AS dari pendanaan 25,9 miliar dolar AS yang sebelumnya disetujui oleh Kongres untuk menggantikan sumber daya militer AS yang dikirim ke Ukraina.
“Dalam kondisi apa pun, kita tidak boleh membiarkan dukungan Amerika terhadap Ukraina terganggu,” kata Presiden AS Joe Biden pada Ahad lalu.
Namun, upaya Partai Demokrat untuk terus mendanai militer Ukraina mendapat perlawanan dari kelompok garis keras Partai Republik.
Joe Biden Terancam Dimakzulkan
Kabar terbaru, dosa-dosa Joe Biden dan keluarga pun mulai dikorek. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, Kevin McCarthy, seorang politikus Partai Republik, menyerukan untuk membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden, dengan alasan tuduhan korupsi.
“Saya mengarahkan komite DPR untuk membuka penyelidikan resmi pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden,” kata McCarthy.
Menurutnya, penyelidikan Komite Pengawas DPR menemukan budaya korupsi di sekitar keluarga Joe Biden. Hal itu berdasarkan penyelidikan Partai Republik terkait urusan bisnis putra sang presiden, Hunter Biden, sebelum presiden menjabat pada 2021.
“Ini tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, penghalangan dan korupsi. Ini perlu penyelidikan lebih lanjut di DPR,” kata dia, melansir dari laman Shine, Rabu, 13 September 2023.
Pemimpin Partai Republik itu mendapat tekanan dari sayap kanan partainya dalam beberapa bulan terakhir. Dia terus didesak untuk membuka penyelidikan pemakzulan terhadap presiden berusia 80 tahun yang mencalonkan diri kembali untuk pemilu AS 2024.
Beberapa anggota Partai Republik dari sayap kanan hingga mengancam untuk memecat McCarthy dari posisi ketua jika tidak bergerak cepat dalam penyelidikan tersebut.
Atas hal itu, Gedung Putih dan anggota parlemen dari Partai Demokrat mengecam penyelidikan pemakzulan itu dan menyebutnya sebagai langkah bermotif politik.
