Diultimatum 25 PK Golkar se-Kabupaten Sukabumi, ini jawaban tegas DPD Jabar

- Redaksi

Rabu, 30 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nurman, pengurus DPP Partai Golkar - Dok. Pribadi

Nurman, pengurus DPP Partai Golkar - Dok. Pribadi

sukabumiheadline.com – Sebanyak 25 Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kabupaten Sukabumi, mengultimatum DPD Partai Golkar Jawa Barat untuk tidak melakukan intervensi terhadap struktur pengurus di bawahnya, PK dan DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Ketua PK Golkar Sukaraja, Sukmawan Diro, Selasa (29/4/2025). Ia mengungkapkan ada 25 PK Golkar yang sepemikiran dengan dirinya.

Sukmawan menyampaikan hal itu merespons pernyataan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jabar IV (Kabupaten/Kota Sukabumi), Nurman. Baca selengkapnya: 25 PK Golkar se-Kabupaten Sukabumi ultimatum DPD Jabar: Jangan mentang-mentang!

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ultimatum disampaikan merespons pernyataan Nurman yang menyebut bahwa Asep Japar bisa saja mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi meskipun tidak memenuhi persyaratan. Baca selengkapnya: Bantah PK, DPD Jabar: Asep Japar penuhi syarat jadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi

Terkait tuduhan telah melakukan intervensi, Nurman membantahnya. Ia mengaku hanya menjelaskan mekanisme terkait ketentuan tentang Penjaraingan, Pencalonan dan Pemilihan Ketua DPD Golkar.

Hal itu, jelas Nurman, sudah diatur dalam Petunjuk Pelaksana (Juklak) DPP Partai Golkar tahun 2025 tentang Musyawarah-musyawarah di Daerah.

Baca Juga :  Susunan pengurus DPP Golkar 2024-2029, tak ada nama Jokowi

“Tanggapan yang saya sampaikan meluruskan sesuai aturan yang berlaku di partai dan bersifat general,” kata Nurman kepada sukabumiheadline.com, Rabu (30/4/2025).

“Untuk menjawab apakah kader seperti Asep Japar bisa dan menjadi Ketua DPD? Jika merujuk kepada aturan partai, jawabannya bisa dan layak,” jelasnya.

Lanjut Nurman, aturan tersebut berlaku untuk semua kader yang memenuhi kriteria tersebut, dan berlaku secara nasional.

“Aturan ini bukan hanya untuk di Sukabumi. Semua kader punya hak untuk maju termasuk ketua PK Sukaraja, Kang Diro,” katanya.

“Saya tegaskan ini aturan main. Bukan intervensi. Asep Japar hanya contohnya saja. Ini kita sedang membahas soal mekanisme dan aturan. Ini bukan soal figur calon. Jadi dari sudut mana ada pemaksaan?” tegas pria yang juga pengurus DPP Partai Golkar itu.

Lebih jauh, Nurman mengatakan, terkait apakah Asep Japar yang saat ini menjabat Bupati Sukabumi mau mencalonkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi atau tidak, ia mempersilakan untuk bertanya langsung.

“Silakan tanya sendiri kepada yang bersangkutan. Itu bukan domain saya,” kata Nurman.

Baca Juga :  Maaf, Asep Japar bukan figur idaman PK untuk Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi

“Hemat saya bagi para kader yang mau maju menjadi ketua DPD, silakan saja berkompetisi. Tidak perlu menghalang-halangi atau menghambat kader lain yang mau berkompetisi, dengan isu layak dan tidak layak. Kalau memang punya kompetensi kenapa harus takut berkompetisi,” yakin dia.

Ia menambahkan, Musda Partai Golkar Kabupaten Sukabumi masih lama, sehingga masih ada waktu untuk mempelajari aturan partai.

“Musda masih lama. Masih ada waktu untuk mempelajari dengan seksama peraturan-peraturan partai terkait pelaksanaannya. Supaya kita bicara berdasarkan aturan bukan perasaan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua PK Golkar Sukaraja, Sukmawan Diro meminta DPD Partai Golkar Jawa Barat untuk tidak mentang-mentang dan mengintervensi pengurus partai di level bawah.

Perbincangan mengenai siapa bakal jadi suksesor Marwan Hamami sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, menghangat jelang berakhirnya masa jabatan Marwan memimpin partai berlambang pohon beringin itu pada tahun ini.

Sejumlah nama yang mengemuka sebagai penerus Marwan, antara lain Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali dan Ferry Supriyadi yang juga anggota DPRD. Sedangkan, Asep Japar dinilai PK Golkar tidak memenuhi persyaratan. Baca selengkapnya: Maaf, Asep Japar bukan figur idaman PK untuk Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi

Berita Terkait

Mundur dari Nasdem, Ahmad Sahroni bertemu Waketum PSI sepengetahuan Jokowi
Dualisme berakhir, ini susunan pengurus DPP PPP, siapa jadi ketum?
Klaim Mardiono terpilih jadi Ketum PPP secara aklamasi dibantah Rommy
Diwarnai kericuhan, Muhammad Mardiono Ketua Umum PPP secara aklamasi
Respons berbeda Titiek Soeharto dengan Jokowi soal Prabowo-Gibran 2 periode
Jokowi perintahkan relawan dukung Prabowo-Gibran 2 periode
KPU bikin aturan rahasiakan data Capres-Cawapres, termasuk ijazah
Kisah hidup, harta dan kontoversi Budi Arie, loyalis Jokowi dipecat Prabowo dari Menkop

Berita Terkait

Kamis, 16 Oktober 2025 - 03:46 WIB

Mundur dari Nasdem, Ahmad Sahroni bertemu Waketum PSI sepengetahuan Jokowi

Senin, 6 Oktober 2025 - 17:11 WIB

Dualisme berakhir, ini susunan pengurus DPP PPP, siapa jadi ketum?

Minggu, 28 September 2025 - 17:10 WIB

Klaim Mardiono terpilih jadi Ketum PPP secara aklamasi dibantah Rommy

Sabtu, 27 September 2025 - 23:31 WIB

Diwarnai kericuhan, Muhammad Mardiono Ketua Umum PPP secara aklamasi

Rabu, 24 September 2025 - 22:22 WIB

Respons berbeda Titiek Soeharto dengan Jokowi soal Prabowo-Gibran 2 periode

Berita Terbaru

Film

Tak Kenal Maka Taaruf, bukan film cinta biasa

Sabtu, 18 Okt 2025 - 17:59 WIB

Longsor Jalan Tol Bocimi Seksi 2 kilometer 64, Ciambar, Sukabumi. - Istimewa

Jawa Barat

Dedi Mulyadi minta penyelesaian Jalan Tol Bocimi dipercepat

Sabtu, 18 Okt 2025 - 03:44 WIB