DPRD Kabupaten Sukabumi janji perjuangkan aspirasi guru honorer

- Redaksi

Jumat, 31 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Guru honorer unjuk rasa di DPRD Kabupaten Sukabumi - Istimewa

Guru honorer unjuk rasa di DPRD Kabupaten Sukabumi - Istimewa

sukabumiheadline.com – DPRD Kabupaten Sukabumi berjanji akan memperjuangkan aspirasi ribuan guru honorer yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa pada Kamis (30/1/2025), di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jl. Jajaway, Kecamatan Palabuhanratu.

Massa aksi yang diterima Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan 12 tuntutan terkait nasib dan masa depan mereka kepada para wakil rakyat.

Anggota Komisi IV, Saepul Rahman, menyampaikan bahwa pihaknya akan memperjuangkan aspirasi para guru honorer tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Iya tentuna saya sebagai anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi akan memperjuangkan dan mengawal aspirasi yang telah disampaikan oleh Forum Guru Honorer R3,” kata Saepul Rahman kepada sukabumiheadline.com, Kamis malam.

Baca Juga :  Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Sukabumi bahas LKPJ Bupati dan RPJMD 2025-2029

Meskipun demikian, ia menyebut bahwa keputusan final ada di pemerintah pusat. “Namun tentunya keputusan akhir ada di tangan pemerintah pusat,” singkat dia.

Diberitakan sebelumnya, ribuan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Mereka berjalan kaki dari Lapang Cangehgar, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hingga ke depan kantor wakil rakyat tersebut.

Dalam aksi unjuk rasa itu, mereka menyampaikan tuntutan utama menolak skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Sebuah spanduk terpasang di kendaraan komando berpengeras suara tertulis ‘Honorer Bersatu Kabupaten Sukabumi Tolak Paruh Waktu’.

Baca Juga :  Kisah Alvi, guru honorer asal Sukabumi nyambi jadi pemulung, murid yang bertemu selalu cium tangan

Peserta aksi kompak datang dengan seragam putih-hitam, ikat kepala bertuliskan “Tolak Paruh Waktu,” serta spanduk berisi berbagai seruan.

Salah satu seruan yang mereka bawa berisi, “Tahap 1, Tolak PPPK Paruh Waktu”, sementara yang lain menampilkan sindiran, “Alhamdulillah Well, Angkat Honorer R3, Paruh Waktu Tahun Ini-Ok No Tes!”.

Massa menyampaikan keresahan terhadap kebijakan yang dinilai tidak memberikan kejelasan nasib bagi tenaga pendidik dari kalangan honorer.

“Kami akan berjuang, kalau tidak dikabulkan kalau perlu kami bermalam dan menguasai Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi,” kata Koordinator Aksi, Deril Sukma, kepada awak media.

Adapun 12 tuntutan guru honorer tersebut bisa dibaca di: Guru honorer unjuk rasa di DPRD Kabupaten Sukabumi, ini 12 tuntutannya

Berita Terkait

Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Sukabumi bahas LKPJ Bupati dan RPJMD 2025-2029
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi ajak semua pihak sinergi wujudkan visi misi bupati
Tanggapan bupati terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi soal BPR Sukabumi jadi PT
Pandangan DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap Raperda perubahan Perumda BPR jadi PT
DPRD Kabupaten Sukabumi gelar Rapat Paripurna Penyempurnaan Raperda Produk Hukum Daerah
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, hadiri peluncuran IPKD MCP KPK 2025
Dari 18 di Pemilu 2024, ini daftar 8 parpol punya wakil di DPRD Kabupaten Sukabumi
DPRD Kabupaten Sukabumi siap dukung kepala daerah wujudkan pembangunan lebih baik

Berita Terkait

Kamis, 27 Maret 2025 - 17:56 WIB

Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Sukabumi bahas LKPJ Bupati dan RPJMD 2025-2029

Rabu, 19 Maret 2025 - 20:58 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi ajak semua pihak sinergi wujudkan visi misi bupati

Rabu, 12 Maret 2025 - 18:43 WIB

Tanggapan bupati terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi soal BPR Sukabumi jadi PT

Selasa, 11 Maret 2025 - 02:42 WIB

Pandangan DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap Raperda perubahan Perumda BPR jadi PT

Kamis, 6 Maret 2025 - 19:38 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi gelar Rapat Paripurna Penyempurnaan Raperda Produk Hukum Daerah

Berita Terbaru