SUKABUMIHEADLINE.com l Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat, Abubakar Abdul Hasan menyarankan Bupati Sukabumi belajar kepada Kepala Desa atau Kades tentang keterbukaan informasi anggaran.
Hal itu disampaikan menyusul persetujuan pembuatan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sukabumi 2020 antara DPRD dan Pemkab Sukabumi. Fitra menilai APBD Kabupaten Sukabumi yang cenderung dikultuskan dan tertutup. Selengkapnya di berita Raperda Pertanggungjawaban APBD Sukabumi 2020, Fitra: Tertutup dan Dikultuskan
“DPRD harus mendorong Bupati Sukabumi untuk membuka informasi APBD kepada masyarakat. Bupati sebaiknya belajar kepada kepala desa untuk urusan keterbukaan informasi anggaran,” tegas pria yang akrab disapa Abah Amo tersebut kepada sukabumiheadline.com, Kamis malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, AA Hasan mengamini bahwa penyampaian pertanggungjawaban APBD secara formal disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati kepada DPRD. Namun hakikatnya mesti disampaikan kepada masyarakat sebagai pemegang daulat anggaran.
“Sehingga Bupati bertanggungjawab menyebarluaskan APBD atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) melalui kanal informasi yang dikelola oleh PPID (Diskominfo dan Persandian). LAKIP adalah kewajiban pemerintah setiap semester yang disampaikan kepada masyarakat,” tandas AA Hasan.
Dikutip dari siaran pers pemerintah, dalam sambutan tertulis Bupati Marwan Hamami, dibacakan Wakil Bupati Iyos Somantri mengatakan dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD 2020, terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil capaian pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur.
“Salah-satu dari tujuan laporan keuangan adalah sebagai alat ukur pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pengguna anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan suatu program dan kegiatan,” kata Iyos di hadapan anggota DPRD, Kamis, 1 Juli 2021.
