sukabumiheadline.com l Para pelaku usaha industri garmen dan tekstil di Sukabumi terancam berhenti berproduksi alias bangkrut. Bahkan, tak hanya di Sukabumi, industri serupa di Jawa Barat terancam mengalami nasib yang sama.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengingat kan hal itu sebagai imbas dari praktik predatory pricing di platform social commerce yang kian digemari masyarakat.
Menurut Teten, praktik predatory pricing tersebut secara nyata mulai dirasakan khususnya oleh para pelaku usaha tekstil yang mengalami turunnya permintaan sehingga menekan omzet.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, kata Teten, hal itu berdampak terhadap penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai.
Di sisi lain, untuk menghindari PHK karyawan, sejumlah pabrik garmen di Kabupaten Sukabumi memilih untuk merelokasi pabriknya ke daerah dengan upah rendah.
Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, sebanyak belasan pabrik di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengalami kebangkrutan dalam kurun delapan tahun terakhir. Baca lengkap: Miris, Dalam 8 Tahun Terakhir Belasan Pabrik di Kabupaten Sukabumi Bangkrut
Sejumlah soal disebut sebagai biang kerok yang menyebabkan pabrik-pabrik tersebut bangkrut. Kondisi perekonomian di dalam negeri yang dinilai belum kondusif pun dituduh sebagai pemicu terjadinya kebangkrutan pabrik.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi, mencatat sepanjang delapan tahun terakhir terdapat 13 perusahaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukabumi, yang mengalami gulung tikar. Baca lengkap: Belasan Pabrik di Sukabumi Bangkrut dan Relokasi ke Jawa Tengah, Ini Biang Keroknya
Demikian pula di Kabupaten Bandung, di mana Kecamatan Majalaya yang dikenal sebagai kawasan yang penduduknya menjalani usaha pertekstilan pada hari biasa ramai aktivitas produksi. Namun sejak Lebaran hingga saat ini, penurunan produksi terus terjadi hingga beberapa pabrik pun bangkrut.
“Kami bersama para pelaku industri pakaian jadi dan tekstil membahas tentang hal ini dan memang ada penurunan yang cukup drastis karena pelaku UMKM yang memproduksi pakaian muslim, kerudung, pakaian jadi yang dijual di pasar grosir seperti Tanah Abang, ITC Kebon Kelapa, Pasar Andir terpantau anjlok. Akibatnya permintaan terhadap pakaian, kain, dan tekstil menurun drastis,” ucap Teten.
“Saya mendapat informasi ada indikasi marak impor pakaian jadi maupun produk tekstil yang tak terkendali. Harga yang murah ini adalah predatory pricing di platform online, memukul pedagang offline dan dari sektor produksi konveksi juga industri tekstil dibanjiri produk dari luar yang sangat murah,” kata MenKopUKM.
Tak hanya itu, Teten juga merasa perlu ada HPP khusus di produk tekstil. Sebab di China sendiri, mereka menerapkan model barang masuk di sana tidak boleh di bawah HPP. “Kalau kita terapkan itu, bisa melindungi industri dalam negeri,” kata dia.
Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, saat ini perdagangan global memang sedang tidak baik-baik saja, di mana China yang merupakan produsen atau manufaktur besar dunia, banyak barangnya yang tak terserap di negara-negara besar seperti di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Sehingga mereka berusaha mencari pasar baru yang trade barrier-nya lemah.
“Jangan sampai Indonesia hanya dijadikan market, karena Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar nomor empat dunia. GDP kita masih lebih baik dan inflasi Indonesia cukup terkontrol dibanding negara lain. Tak heran Indonesia dibidik menjadi salah satu pangsa pasar. Jika tidak pintar-pintar memasang trade barrier, ekosistem ini akan hancur berimbas ke hulu,” katanya.
