sukabumiheadline.com l Dalam kurun delapan tahun, sebanyak 13 pabrik yang bergerak dalam industri padat karya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, bangkrut dan lima perusahaan merelokasi pabrik mereka ke luar daerah.
Menurut data DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi, ke-13 pabrik tersebut bangkrut dalam kurun 2015 hingga Semester I 2023.
Belasan Pabrik di Sukabumi Bangkrut dan Relokasi ke Jawa Tengah, Ini Biang Keroknya
Adapun, sepanjang 2015 hingga 2019, terdapat selusin pabrik di Sukabumi bangkrut. Satu pabrik kemudian menyusul gulung tikar pada 2023.
Sejumlah faktor pun dituding menjadi penyebab terjadinya kebangkrutan pabrik tersebut. Dari mulai ketatnya persaingan bisnis, kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil, regulasi yang merugikan dunia usaha hingga besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukabumi.
Karenanya, Ketua DPK APINDO Kabupaten Sukabumi, Sudarno meminta semua stakeholders untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan perusahaan.
“Saya harap para pengusaha dan tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi mampu menjaga kondusivitas supaya perusahaan bisa tetap bisa berjalan,” kata Sudarno.
“Pemerintah daerah juga diharapkan agar tidak membuat kebijakan yang akan merugikan dunia usaha, serta tidak memberikan kepastian hukum,” imbuhnya.
5 Perusahaan Merelokasi Pabrik ke Luar Sukabumi
DPK APINDO Kabupaten Sukabumi juga mencatat sebanyak lima pabrik telah merelokasi pabriknya ke luar daerah, seperti Garut, Jawa Barat dan ke Jawa Tengah karen perbedaan besaran UMK yang cukup signifikan.
Namun, tambah Sudarno, kelima pabrik yang memilih merelokasi pabrik mereka ada pengusaha yang memiliki modal besar saja. Sementara sisanya, 12 pabrik lain memilih menghentikan kegiatan usahanya.
Menurut hitungan DPK APINDO UMK Kabupaten Sukabumi saat ini sebesar Rp3.351.884 per bulan.
Sedangkan, di wilayah Jawa Tengah hanya di kisaran Rp2 juta per bulan. Dengan demikian terdapat selisih hingga sekira Rp1,3 juta per orang per bulan.
“Dengan selisih Rp1,3 juta per bulan dari satu orang pekerja saja, dikalikan dengan misalnya 3.000 orang buruh. Maka selisihnya mencapai Rp4 miliar per bulan,” tambahnya.
Besaran selisih tersebut di luar uang lembur dan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang nilainya sampai 10,5% dari upah.
Berdasarkan selisih tersebut, jika dirata-rata sebesar Rp5 miliar per bulan, maka total selisihnya mencapai sekira Rp60 miliar per tahun.
Sudarno menilai, angka tersebut cukup untuk membangun pabrik baru di luar daerah.