SUJABUMIHEADLINE.com l Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo.
Kali ini, Luhut yang sudah memiliki segudang jabatan itu diperintahkan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program kendaraan listrik usai dibuatnya Instruksi Presiden (Inpres) No 7 Tahun 2022.
Inpres tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, itu diteken Jokowi pada 13 September 2022.
Instruksi ditujukan kepada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretariat Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.
Dalam Inpres tersebut terdapat instruksi khusus kepada sejumlah menteri termasuk Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan. Tugas Luhut meliputi koordinasi pelaksanaan Inpres, penyelesaian permasalahan hingga pelaporan pelaksanaan Inpres.
Pekerjaan baru yang dilimpahkan ke Luhut ini menambah daftar tugasnya yang melimpah di era pemerintahan Jokowi. Berikut daftar lengkap jabatan Luhut:
- Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada Juli 2020 lalu. Komite ini dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.
- Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali
Pada medio Juni 2021 lalu, Jokowi telah menunjuk Luhut sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. - Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
Jokowi juga menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Tim itu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2018 yang diteken pada 17 September 2018. - Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional. Tim ini dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
- Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Pembentukan tim ini tertuang dalam Perpres No.15 tahun 2021.
- Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Oktober 2021 lalu. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
- Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Dewan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- Luhut juga sempat menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP). Ia dilantik pada 31 Desember 2014 lalu.
- Tak lama Luhut menjabat Kepala KSP. Luhut dipercaya sebagai Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno pada 13 Agustus 2015.
Saat itu Luhut sempat rangkap jabatan beberapa pekan. Ketika Jokowi merombak Kabinet Kerja pada 27 Juli 2016, Luhut kemudian diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.
Dengan demikian total 10 jabatan digenggam Luhut selama Jokowi menjabat sejak 2014 sampai saat ini.
Selain itu Luhut juga pernah jadi pelaksana tugas (Plt) jabatan menteri. Misalnya Plt Menteri Kelautan dan Perikanan pada November 2020 yang ditinggal Edhy Prabowo karena terjerat kasus korupsi.
Luhut juga pernah jadi Plt Menteri Perhubungan pada Maret 2020 menggantikan sementara Budi Karya Sumadi yang positif covid-19. Plt Menteri ESDM pada Agustus 2016.
“Tidak ada tumpang tindih. Banyak persoalan negeri ini yang harus diselesaikan bersama,” kata Luhut ketika itu.
