Jokowi pernah utus menteri minta Megawati serahkan jabatan Ketum PDIP

- Redaksi

Rabu, 3 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Joko Widodo. - sukabumiheadline.com

Joko Widodo. - sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berupaya ingin mengambilalih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dari Megawati Soekarnoputri. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto mengungkap hal itu ketika menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Menurut Hasto, peristiwa tersebut terjadi jauh sebelum Pemilu 2024 digelar. “Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full,” kata Hasto.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full. Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi Ketum PDIP ialah menteri power full.

“Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan,” kata Hasto.

Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDIP. Upaya tersebut juga dinilai Hasto sebagai cara Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya.

Melihat upaya tersebut, Hasto menjadi teringat akan sosok Presiden Kedua RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaan.

“Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 1971, yang menurut saya 1971 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama,” pungkas Hasto.

Berita Terkait

Skandal hubungan sesama jenis, Bahor DPRD Kabupaten Sukabumi ungkap boroknya
Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana
Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive
Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran
8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia
Probowo punya 14 hari siapkan 2 cawapres, dokumen pengganti Gibran akan diperiksa
Ini alasan politikus PKS asal Sukabumi tolak tanda tangan HMP polemik ijazah Gibran
Soal ijazah Gibran mau ke PTUN dinilai Yusril percuma: Prabowo harus ajukan 2 cawapres ke MPR

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:11 WIB

Skandal hubungan sesama jenis, Bahor DPRD Kabupaten Sukabumi ungkap boroknya

Senin, 16 November 2026 - 15:08 WIB

Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana

Senin, 16 November 2026 - 11:00 WIB

Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive

Senin, 16 November 2026 - 00:06 WIB

Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran

Jumat, 13 November 2026 - 19:40 WIB

8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia

Berita Terbaru

Ilustrasi pelajar sekolah dasar (SD) sedang bersedih - sukabumiheadline.com

Sukabumi

Guru PPPK pria di Ciemas Sukabumi cabuli 6 murid laki-laki

Jumat, 20 Nov 2026 - 14:06 WIB