Kejaksaan Kabupaten Sukabumi akan Panggil Hiswana Migas, Yudha: Kami akan Kooperatif

- Redaksi

Senin, 7 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yudha Sukmagara. l Istimewa

Yudha Sukmagara. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINE.com – Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara akan kooperatif terkait pemanggilan yang akan dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi.

Yudha mengatakan akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dipertanyakan pihak Kejari melalui intelejennya yang melakukan penyelidikan adanya penjualan LPG 3 Kg tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Terkait akan dimintai keterangan, pasti kita akan kooperatif, kita akan memberikan keterangan yang sebaik mungkin, sevalid mungkin,” ujarnya kepada sukabumiheadline.com, Sabtu (5/2/2022) lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Juga akan menyampaikan situasi kondisi rill yang ada di lapangan pada umumnya saat ini, karena memang saat ini pun LPG di Kabupaten Sukabumi sampai akhir tahun kemarin, sampai hari pun, dalam kondisi dalam tidak ada kelangkaan, banjir lah LPG ada di mana-mana tidak ada kelangkaan,” sambungnya.

Yudha menegaskan sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Kejari Kabupaten Sukabumi dalam rangka penertiban harga gas LPG 3 Kg yang tidak merata.

“Saya apresiasi adanya langkah-langkah untuk penertiban ini agar harga ini bisa stabil di HET,” jelasnya.

“Pastinya sih kalau pengusaha intinya apabila harganya disamakan semua tidak ada subsidi, saya rasa pihak perusahaan pun akan lebih tenang untuk melakukan kegiatan usahanya,” tegasnya.

Masih kata Yudha, dengan adanya perbedaan harga antara subsidi dengan yang tidak menjadikan para pengusaha kebingungan sehingga dengan adanya upaya kejaksaan, harga gas LPG 3 Kg ke depan akan lebih baik.

“Nah ini juga memang menjadikan hal yang bagi pengusaha lebih lagi, kinerja yang lebih lagi, kami sih berharap untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya subsidinya dicabut saja agar para pengusaha pun tidak was-was dan ketakutan,” tandasnya.

Berita Terkait

BA Musdesus Sukamulya Sukabumi: Kades dan Sekdes beda sikap aset desa dikuasai swasta
Menjaga keluarga agar tak berantakan, SPP wanita Sukabumi di atas 25%
Jalan Tol Sukalarang dibangun 2027: Membangun konektivitas Sukabumi melalui Bosuciba
Desak inspektorat Riksus, BPD Sukamulya Sukabumi ungkap fakta aset desa dikuasai swasta
Aset Desa Sukamulya dikuasai swasta, ini janji DPMD Kabupaten Sukabumi ditagih BPD dan warga
Jeblok! Membanding realisasi investasi PMDN/PMA di Sukabumi 2025/2026
5 poin Deklarasi Kawasan Daulat Pangan di Jampang Tengah Sukabumi, integrasi basis perjuangan
Sukabumi masuk Top 10 kota/kabupaten paling rawan untuk ditinggali

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 03:00 WIB

BA Musdesus Sukamulya Sukabumi: Kades dan Sekdes beda sikap aset desa dikuasai swasta

Selasa, 3 November 2026 - 09:20 WIB

Menjaga keluarga agar tak berantakan, SPP wanita Sukabumi di atas 25%

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:00 WIB

Jalan Tol Sukalarang dibangun 2027: Membangun konektivitas Sukabumi melalui Bosuciba

Senin, 26 Oktober 2026 - 09:00 WIB

Desak inspektorat Riksus, BPD Sukamulya Sukabumi ungkap fakta aset desa dikuasai swasta

Jumat, 23 Oktober 2026 - 06:29 WIB

Aset Desa Sukamulya dikuasai swasta, ini janji DPMD Kabupaten Sukabumi ditagih BPD dan warga

Berita Terbaru