Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi: Ada tambahan anggaran untuk gaji pegawai, tapi…

- Redaksi

Jumat, 18 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman - Ist

Wakil Ketua komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman - Ist

sukabumiheadline.com – Wakil Ketua komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, menyoroti sejumlah persoalan anggaran dalam rapat kerja (Raker) bersama mitra perangkat daerah yang digelar di Aula DKUKM, Jalan Raya Cibolang, Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Raker dihadiri pejabat Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Perikanan dan Kelautan, Bapenda, serta Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda).

Paoji mengungkapkan ada sedikit kenaikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Namun, kata dia, hal itu tidak menyentuh sektor infrastruktur ataupun program prioritas seperti gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Tambahan anggaran bukan untuk infrastruktur, melainkan gaji ASN. Namun, kenyataannya banyak yang belum dibayarkan,” kata Paoji, Jumat (18/7/2025).

“Padahal, seharusnya pembayaran dilakukan 14 bulan, namun realitanya baru 10 bulan. Ini yang menjadi persoalan,” jelas dia.

Baca Juga :  Pesan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi dalam Istighosah Kubro di Palabuhanratu

Menurutnya, meski persoalan tersebut masih bisa diantisipasi hingga saat ini, ia berharap gaji ASN bisa segera terealisasi secara penuh hingga akhir tahun 2025. Ia juga menegaskan pentingnya ketepatan dalam penyaluran anggaran oleh setiap perangkat daerah.

“Masalah lainnya adalah anggaran murni belum terselesaikan, tapi perubahan sudah datang. Belum lagi ada Silpa dan lain-lain. Harus matang dalam pengajuan, jangan sampai anggaran besar tapi tidak terserap,” tegas dia.

Pria yang juga Plt. Ketua DPC PDIP Kabupaten Sukabumi juga menyinggung soal belum rampungnya pembahasan RPJMD, yang dinilai berpotensi menghambat keselarasan Visi dan Misi Bupati Sukabumi dengan kebijakan anggaran sejak 2024.

Berita Terkait

Pesan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi dalam peringatan Hari Santri Nasional 2025
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi soroti mosi tidak percaya ke Kades Babakanjaya
Singgung UMR, Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi tolak 9 kecamatan gabung kota
DPRD Kabupaten Sukabumi atur zonasi toko swalayan melalui Perda
DPRD Kabupaten Sukabumi tetapkan Raperda Penataan Toko Swalayan
TKD dipangkas, DPRD Kabupaten Sukabumi tak mau bergantung ke pusat
Pisah Sambut Dandim 0622/Sukabumi, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi sampaikan ini
Pesan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi di Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025

Berita Terkait

Rabu, 22 Oktober 2025 - 17:57 WIB

Pesan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi dalam peringatan Hari Santri Nasional 2025

Minggu, 19 Oktober 2025 - 22:42 WIB

Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi soroti mosi tidak percaya ke Kades Babakanjaya

Sabtu, 18 Oktober 2025 - 09:00 WIB

Singgung UMR, Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi tolak 9 kecamatan gabung kota

Jumat, 17 Oktober 2025 - 20:17 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi atur zonasi toko swalayan melalui Perda

Selasa, 14 Oktober 2025 - 19:29 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi tetapkan Raperda Penataan Toko Swalayan

Berita Terbaru