Komisi IV DPR RI ke Menhut: Di Filipina menterinya gentleman, mundur karena gagal atasi banjir

sukabumiheadline.com – Anggota Komisi IV DPR asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, menyindir Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Rahmat menyebut seharusnya menteri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mundur dari kursi pemerintahan Prabowo Subianto karena dinilai gagal mengatasi banjir.

Sindiran disampaikan Rahmat dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menhut membahas bencana ekologis banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera, Kamis (4/12/2025).

Awalnya Rahmat mengungkit pejabat negara setingkat menteri di Filipina yang mengundurkan diri berkaitan dengan bencana banjir.

“Saya pernah membaca, ya, tanggal 18 November itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentlemen, dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu,” ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, sikap tersebut mestinya bisa ditiru sekjen PSI itu dalam kasus bencana di Sumatra.

“Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri tidak sanggup mengatasi ini mundur juga itu adalah tugas yang mulia menurut saya,” kata Rahmat.

Sebagaimana diketahui, dua menteri di bawah kepemimpinan Presiden Filipina Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr mengundurkan diri terkait dengan penyelidikan yang tengah berlangsung mengenai dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek infrastruktur pengendali banjir.

Dalam kesempatan itu, Rahmat juga menyentil Raja Juli yang menyebut bahwa deforestasi di tiga provinsi terdampak bencana ekologis, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

“Dan pesan yang kami tangkap (setelah klaim penurunan) itu menguatkan bahwa Kementerian Kehutanan dalam hal ini masih menganggap bahwa penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau masalah pembalakan hutan,” ujar Rahmat.

Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, Kritik pedas disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Mantan istri Presiden Prabowo Subianto, itu menyebut korban bencana banjir Sumatera membutuhkan jaminan hutan kembali pulih pasca banjir bandang dan tanah longsor. Baca selengkapnya: Momen Menhut Raja Juli Antoni diamuk Gerindra soal banjir Sumatera

Sementara itu, Raja Juli Antoni merespons kritikan DPR RI usai rapat. Ia menilai bahwa posisinya saat ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh karenanya, dia mengaku siap dievaluasi.

“Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” kata Raja Juli di kompleks parlemen.

Dia menambahkan kritik masyarakat dan netizen kepada dirinya dalam tragedi banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh akan menjadi aspirasi baginya. Saat ini, dia mengaku hanya ingin bekerja dan menyerahkan sisanya kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu hak prerogatif Pak Presiden,” kata dia.

Raja Juli menjadi salah satu menteri yang disorot dan didesak mundur imbas tragedi banjir tersebut.