Komisi V DPR RI minta review desain Jalan Tol Bocimi ruas Cibadak-Sukabumi Barat

- Redaksi

Jumat, 12 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gerbang Tol Bocimi Seksi 2 di Parungkuda - Ilustrasi sukabumiheadline.com

Gerbang Tol Bocimi Seksi 2 di Parungkuda - Ilustrasi sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Anggota Komisi V DPR RI Hanan A. Rozak mendorong dilakukan review desain pada pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3, ruas Cibadak-Sukabumi Barat.

Permintaan tersebut disampaikan untuk memperkuat aspek keselamatan dan mitigasi bencana, mengingat karakteristik wilayah Sukabumi yang memiliki kontur tanah berbukit dan rawan longsor.

Dikutip dari laman resmi DPR RI, Hanan mengatakan pembangunan Tol Bocimi memiliki peran strategis dalam memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dari Ciawi menuju Sukabumi yang selama ini kerap diwarnai kemacetan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ilustrasi Jalan Tol Bocimi - sukabumiheadline.com
Ilustrasi Jalan Tol Bocimi – sukabumiheadline.com

Dengan tersambungnya jalan tol, diharapkan biaya transportasi dapat ditekan sehingga berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Hanan saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi Seksi 3, Kabupaten Bogor, Jumat (12/6/2026).

“Tol ini sangat strategis, sangat penting untuk memperlancar arus mobilitas transportasi dari Ciawi ke Sukabumi yang selama ini sering mengalami kemacetan,” katanya dikutip sukabumiheadline.com, Jumat.

“Tentunya dengan adanya jalan tol ini, harapan kita adanya kelancaran. Manakala ada kelancaran tentunya karena ada berdampak ekonomi untuk masyarakat tentunya seperti itu yang lebih mengurangi biaya-biaya transportasi,” ujar dia.

Meski demikian, ia menyoroti hasil evaluasi lapangan yang menunjukkan perlunya penyesuaian desain di sejumlah titik, terutama untuk mengantisipasi potensi longsor dan pergeseran tanah di sekitar konstruksi jalan tol.

Berdasarkan paparan yang diterima Komisi V DPR RI, diperlukan penambahan lahan pada beberapa lokasi agar kemiringan lereng dapat dibuat lebih landai dan risiko bencana dapat diminimalkan.

“Ini sudah dievaluasi oleh mereka bahkan sudah ada review desain, tadi ada harus adanya penambahan-penambahan badan sisi kiri-kanan jalan tol, sehingga kelandaian, terutama daerah-daerah yang mudah longsor itu bisa diminimalisasi. Perlu adanya pengadaan lahan lagi untuk memperlebar itu,” jelasnya.

Ia menilai langkah evaluasi tersebut penting dilakukan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga memiliki daya tahan dan tingkat keamanan yang tinggi bagi pengguna jalan. Karena itu, aspek geoteknik dan kondisi riil lapangan harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan perencanaan.

Hanan juga mengingatkan pentingnya penyusunan perencanaan yang lebih detail dan komprehensif sejak awal proyek. Menurutnya, konsultan perencana perlu memperhitungkan secara cermat karakteristik lahan sehingga kebutuhan penyesuaian desain dan tambahan lahan di tengah pelaksanaan proyek dapat diminimalkan.

“Harapan kita ke depan membangun jalan tol direncanakan secara detail oleh para ahli kita, diperhitungkan dengan kondisi lahannya seperti apa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi V juga mengingatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta seluruh pemangku kepentingan agar tetap mengedepankan standar keselamatan kerja dan mitigasi bencana dalam penyelesaian Tol Bocimi Seksi 3.

Langkah tersebut dinilai penting agar proyek strategis nasional ini dapat selesai tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas konstruksi dan keselamatan masyarakat.

Berita Terkait

Revisi UU, Prabowo mau izinkan kewarganegaraan ganda
Prabowo klaim 6 bulan 2026 sudah ciptakan 1,4 juta lapangan kerja baru
Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis
Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG
KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah
Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah
Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan
BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu

Berita Terkait

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 20:00 WIB

Revisi UU, Prabowo mau izinkan kewarganegaraan ganda

Jumat, 14 Agustus 2026 - 17:26 WIB

Prabowo klaim 6 bulan 2026 sudah ciptakan 1,4 juta lapangan kerja baru

Selasa, 11 Agustus 2026 - 04:00 WIB

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis

Minggu, 9 Agustus 2026 - 21:00 WIB

Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG

Minggu, 9 Agustus 2026 - 14:22 WIB

KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah

Berita Terbaru

Kawasan hutan primer (hijau) dan kawasan tutupan hutan yang hilang (pink) - GNW

Lingkungan

GNW: Sukabumi kehilangan 160 ha hutan primer basah dalam 4 tahun

Minggu, 16 Agu 2026 - 02:26 WIB

Ilustrasi Prabowo Subianto - sukabumiheadline.com

Nasional

Revisi UU, Prabowo mau izinkan kewarganegaraan ganda

Sabtu, 15 Agu 2026 - 20:00 WIB