sukabumiheadline.com – Pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Republik Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di dua wilayah kabupaten (Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara), bernama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pada awalnya, pro-kontra bermunculan dari berbagai pihak perihal rencana tersebut dengan berbagai argumentasinya. Baca selengkapnya: Nusantara, 5 Info Terbaru Ibu Kota Negara di Kaltim
Di sisi lain, bagi Provinsi Jawa Barat, termasuk Sukabumi, pemindahan Ibu Kota diprediksi bakal berdampak signifikan, terutama fakta bahwa Jabar selama ini dikenal sebagai provinsi penyangga ibu kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rekomendasi Redaksi: Resmikan jembatan di IKN, Jokowi ajak Raffi, Atta, dan satu wanita asal Sukabumi, cek foto-fotonya
Hal itu diungkapkan seorang pengamat kebijakan kota asal Bandung, Frans Ari Prasetyo. Menurut Frans, jika ibu kota negara jadi pindah ke Penajam Paser dan Kutai Kertanegara, maka berbagai tatanan di Jabar akan terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Sudah tentu rencana presiden tersebut menimbulkan pro kontra, terutama karena pemindahan ibu kota akan berdampak bagi masyarakat luas. Salah satunya Jawa Barat,” kata Frans pada 2021, dikutip Senin (19/8/2024).
Rekomendasi Redaksi: Setelah IKN Ada Wacana Provinsi Jabar Raya, Sukabumi Gabung dengan Jakarta
Jabar saat ini sudah memiliki rencana jangka panjang dalam pembangunan di berbagai bidang. Salah satunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuat kota-kota metropolitan baru.
“Ini kan tercatat pada Peraturan Darah (Perda) Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat,” ujar Frans.
Untuk itu, lanjut Frans, salah satu dampak yang akan dirasakan Jabar adalah distribusi dan mobilitas barang dan jasa, termasuk SDM, serta berbagai kebijakan pemerintahan yang harus disesuaikan kembali.
Rekomendasi Redaksi:
Nasib tiga PSN di Sukabumi
Lalu, apa dampak pindahnya ibu kota terhadap Sukabumi? Secara langsung maupun tidak langsung Sukabumi bisa saja terimbas dampak seperti yang diprediksi oleh Frans Ari Prasetyo, yaitu perubahan pola distribusi dan mobilitas barang/jasa, termasuk SDM, serta berbagai kebijakan pemerintahan yang harus disesuaikan kembali.
Malah, mencuat kekhawatiran dari berbagai kalangan setelah ibu kota pindah ke Kaltim, jangan-jangan tiga mega proyek pemerintah pusat di Sukabumi bakal terganggu. Ketiga proyek yang dimaksud adalah Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi), double track Kereta Api (KA) Sukabumi-Bogor, dan Bandara Cikembar. Baca selengkapnya: Tol Bocimi Seksi 2 Diresmikan Jokowi Hadiah HUT RI ke-78, Akankan Sukabumi Merdeka dari Macet?
Kekhawatiran itu cukup beralasan mengingat ketiga proyek tersebut sumber anggarannya full dari APBN. Artinya, jika Pemerintah Jokowi fokus ke pembangunan IKN, jangan-jangan tiga proyek itu di-pending dulu atau bahkan tidak dilanjutkan.
Rekomendasi Redaksi:
Namun demikian, salah satu kekhawatiran tersebut telah terbantahkan, yakni pembangunan Jalan Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi (Cisuka) atau Bocimi yang saat ini tengah memasuki proses pembangunan seksi 3. Baca selengkapnya: 5 foto siang malam mengintip pengerjaan Jalan Tol Bocimi Seksi 3, mustahil selesai tahun ini
Sedangkan dua PSN lainnya, Bandara Cikembar sejauh ini progresnya masih nol persen. Sementara proyek double track jalur kereta api (KA) relasi Sukabumi-Bogor, sejauh ini mandek sampai di Stasiun KA Cicurug. Baca selengkapnya: Menhub: Pekan Depan Jalur Double Track KA Bogor-Sukabumi Beroperasi
Baca Juga:
Orang Jakarta tak setuju ibu kota pindah
Berbicara dampak, tentunya penduduk Daerah Khusus Jakarta atau DKJ lah yang paling terdampak.
Berdasarkan hasil survei lembaga survei kenamaan, Kedai Kopi, mayoritas warga Jakarta menyatakan tidak setuju dengan pindahnya ibu kota dengan nilai cukup signifikan, yaitu 95,7 persen. Survei sendiri dilakukan pada 14-21 Agustus 2019.
“Tidak heran jika mereka (penduduk Jakarta) paling banyak yang tidak setuju. Jumlahnya 95,7 persen responden dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota,” ujar Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Wibowo seperti dikutip dari Antara, Senin (19/8/2024).
