Miris, Dalam 8 Tahun Terakhir Belasan Pabrik di Kabupaten Sukabumi Bangkrut

- Redaksi

Rabu, 8 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sukabumiheadline.com l Dalam kurun delapan tahun, sebanyak 13 pabrik yang bergerak dalam industri padat karya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, bangkrut dan lima perusahaan merelokasi pabrik mereka ke luar daerah.

Menurut data DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi, ke-13 pabrik tersebut bangkrut dalam kurun 2015 hingga Semester I 2023.

Belasan Pabrik di Sukabumi Bangkrut dan Relokasi ke Jawa Tengah, Ini Biang Keroknya

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun, sepanjang 2015 hingga 2019, terdapat selusin pabrik di Sukabumi bangkrut. Satu pabrik kemudian menyusul gulung tikar pada 2023.

Sejumlah faktor pun dituding menjadi penyebab terjadinya kebangkrutan pabrik tersebut. Dari mulai ketatnya persaingan bisnis, kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil, regulasi yang merugikan dunia usaha hingga besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukabumi.

Baca Juga :  Dalam 20 Menit Rumah, Bengkel dan 2 Unit Motor di Cisaat Sukabumi Terbakar

Karenanya, Ketua DPK APINDO Kabupaten Sukabumi, Sudarno meminta semua stakeholders untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan perusahaan.

“Saya harap para pengusaha dan tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi mampu menjaga kondusivitas supaya perusahaan bisa tetap bisa berjalan,” kata Sudarno.

“Pemerintah daerah juga diharapkan agar tidak membuat kebijakan yang akan merugikan dunia usaha, serta tidak memberikan kepastian hukum,” imbuhnya.

5 Perusahaan Merelokasi Pabrik ke Luar Sukabumi

DPK APINDO Kabupaten Sukabumi juga mencatat sebanyak lima pabrik telah merelokasi pabriknya ke luar daerah, seperti Garut, Jawa Barat dan ke Jawa Tengah karen perbedaan besaran UMK yang cukup signifikan.

Namun, tambah Sudarno, kelima pabrik yang memilih merelokasi pabrik mereka ada pengusaha yang memiliki modal besar saja. Sementara sisanya, 12 pabrik lain memilih menghentikan kegiatan usahanya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Bantah Jalan Sendiri

Menurut hitungan DPK APINDO UMK Kabupaten Sukabumi saat ini sebesar Rp3.351.884 per bulan.

Sedangkan, di wilayah Jawa Tengah hanya di kisaran Rp2 juta per bulan. Dengan demikian terdapat selisih hingga sekira Rp1,3 juta per orang per bulan.

“Dengan selisih Rp1,3 juta per bulan dari satu orang pekerja saja, dikalikan dengan misalnya 3.000 orang buruh. Maka selisihnya mencapai Rp4 miliar per bulan,” tambahnya.

Besaran selisih tersebut di luar uang lembur dan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang nilainya sampai 10,5% dari upah.

Berdasarkan selisih tersebut, jika dirata-rata sebesar Rp5 miliar per bulan, maka total selisihnya mencapai sekira Rp60 miliar per tahun.

Sudarno menilai, angka tersebut cukup untuk membangun pabrik baru di luar daerah.

Berita Terkait

Mengenal pesona green stone Sukabumi yang mendunia
Petani Cidadap Sukabumi keluhkan harga pupuk subsidi dijual lebih mahal
Selain Maruarar Sirait, anaknya juga ngebet investasi di Persib Bandung, ternyata ini alasannya
Rencana Persib listing di Bursa Efek Indonesia, ini ulasan tujuan dan proses IPO
Rajin kritik Dedi Mulyadi, ternyata gaji Komisioner KPAI capai Rp26 juta per bulan
Hanipa, pesepakbola Timnas Putri asal Sukabumi ini minta bantuan Dedi Mulyadi
Pendiri Microsoft, Bill Gates tak ingin mati dalam keadaan kaya: Memalukan
Persib masuk bursa efek, Menteri PKP akan investasi Rp100 M, berharta Rp1,5 T ini rinciannya

Berita Terkait

Rabu, 4 Juni 2025 - 00:16 WIB

Mengenal pesona green stone Sukabumi yang mendunia

Selasa, 3 Juni 2025 - 13:00 WIB

Petani Cidadap Sukabumi keluhkan harga pupuk subsidi dijual lebih mahal

Senin, 2 Juni 2025 - 19:36 WIB

Selain Maruarar Sirait, anaknya juga ngebet investasi di Persib Bandung, ternyata ini alasannya

Kamis, 29 Mei 2025 - 08:40 WIB

Rencana Persib listing di Bursa Efek Indonesia, ini ulasan tujuan dan proses IPO

Rabu, 28 Mei 2025 - 10:00 WIB

Rajin kritik Dedi Mulyadi, ternyata gaji Komisioner KPAI capai Rp26 juta per bulan

Berita Terbaru