Netizen Sebut Ma’ruf Amin Wapres Tak Ada Gunanya Gara-gara Bicara BBM Bukan Naik, tapi…

- Redaksi

Sabtu, 10 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Maruf Amin. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

Maruf Amin. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan pernyataan yang kurang diterima publik, ketika demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi di banyak daerah.

Diketahui, Ma’ruf Amin menyatakan, kenaikan harga BBM sebenarnya dilakukan untuk normalisasi pemberian subsidi yang semula tidak tepat sasaran.

“Sebenarnya bukan kenaikan tapi penyesuaian normalisasi harga pada harga perkonomian, sekarang kan BBM itu sebenarnya seharusnya tidak diberi subsidi tapi subsidinya berupa bansos kepada masyarakat,” kata Ma’ruf dilihat sukabumiheadline.com di kanal Youtube Sekretariat Wapres, Sabtu (10/9/2022) dinihari.

Dalam video, Ma’ruf menyebut sebelumnya subsidi BBM tidak tepat sasaran dan tidak dinikmati masyarakat miskin. Oleh karena itu pemerintah memutuskan menata ulang atau menaikkan harga.

“Yang dilakukan pemerintah itu melakukan penataan kembali pemberian subsidi BBM, bahwa yang sekarang terjadi itu tidak tepat sasaran. Maka, ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar, yang kalau bahasa kiainya, memberikan hak kepada orang yang berhak,” jelas dia.

Baca Juga :  Aktivis Nicho Silalahi Minta Wapres Ma'ruf Amin Segera ke Surga

Pernyataan Wapres tersebut langsung direspons penggiat media sosial Teuku Gandawan melalui akun twitternya @Gandawan.

Wapres Ma’ruf Amin bukan tidak bekerja, tapi tidak ada gunanya,” sindir Gandawan di kolom komentar.

Lalu, @Edorajal menanyakan apakah seperti ini wujud Jokowi pro rakyat.

subsidi BBM itu uangnya berasal dari rakyat, tapi pemerintah tak mau gunakan untuk meringankan beban BBM rakyat kecil. Kereta api cepat yang nikmati bukan rakyat kecil, harga tiketnya mahal, tapi begitu mudahnya dijadikan beban rakyat, apa ini wujud nyata Jokowi pro rakyat?,” tulisnya.

Berita Terkait

Jadi segini UMP Jawa Barat dan UMK Sukabumi 2026 jika naik 8,5 persen
Turis ke Sukabumi akan dilayani kereta wisata KA Jaka Lalana
Wanita Sukabumi ini sukses ubah sampah kertas jadi uang kertas
Sebut Luhut bohong, upah buruh 2026 versi Menaker ditolak: Ngaco!
Pengangkatan Komisaris BJB Bossman Mardigu dan Helmy Yahya dibatalkan OJK
Pemprov Jabar dan PT KAI hadirkan Kereta Petani dan Pedagang, Bandung – Sukabumi – Bogor
Redenominasi Rupiah: 2027 UMK Sukabumi Rp4,2 ribu
BAKTI Komdigi: Sosialisasi digitalisasi UMKM di Sukabumi dan Kompetisi Hidden Gem 2025

Berita Terkait

Kamis, 13 November 2025 - 08:00 WIB

Jadi segini UMP Jawa Barat dan UMK Sukabumi 2026 jika naik 8,5 persen

Rabu, 12 November 2025 - 11:24 WIB

Wanita Sukabumi ini sukses ubah sampah kertas jadi uang kertas

Selasa, 11 November 2025 - 10:49 WIB

Sebut Luhut bohong, upah buruh 2026 versi Menaker ditolak: Ngaco!

Senin, 10 November 2025 - 15:42 WIB

Pengangkatan Komisaris BJB Bossman Mardigu dan Helmy Yahya dibatalkan OJK

Sabtu, 8 November 2025 - 21:16 WIB

Pemprov Jabar dan PT KAI hadirkan Kereta Petani dan Pedagang, Bandung – Sukabumi – Bogor

Berita Terbaru