Nilai Kondisi Genting, PKB akan Desak MPR Lakukan Amandemen UUD agar Pemilu Diundur

- Redaksi

Sabtu, 12 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. l Istimewa

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com l Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, menjelaskan bahwa konstitusi hari ini tidak mengatur penundaan pemilu. Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Karena alasan tersebut Zazilul akan mendorong MPR agar melakukan amandemen agar penundaan pemilu bisa dilakukan apabila terjadi kondisi darurat.

Namun demikian, Zazilul mengatakan, penundaan yang dimaksud bukan berarti presiden tidak dibatasi jabatan periodenya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tetap lima tahun, nggak akan diubah. Kita nggak akan mengubah lima tahun sekali, tetapi jika ada sesuatu yang darurat, genting skala nasional, bolehlah ditunda,” kata Jazilul dikutip dari republika.co.id pada Kamis (10/3/2022).

Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan tidak ada salahnya jika hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena itu Fraksi PKB MPR RI, kata dia, akan terus mewacanakan hal tersebut sekaligus mendiskusikan dengan sejumlah pihak terkait perlu tidaknya diatur di dalam konstitusi terkait penundaan pemilu tersebut.

“Kami akan duduk lah dengan para pengamat hukum tata negara, politisi, para yang lain begitu apakah itu perlu diteruskan menjadi sesuatu sampai pada pembahasan amandemen atau tidak,” ujarnya seperti diberitakan suara.com.

Namun, diakui Zazilul, partainya akan menunggu respons publik terkait gagasan tersebut. Jazilul memastikan bahwa partainya akan mendengarkan aspirasi masyarakat terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Termasuk mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan penundaan pemilu jika rakyat tidak menghendaki penundaan pemilu. “Ya pastilah (jadi pertimbangan). Pasti semua akan menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Diberitakan sukabumiheadlines.com sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mewacanakan penundaan Pemilu 2024.

Berita Terkait

Skandal hubungan sesama jenis, Bahor DPRD Kabupaten Sukabumi ungkap boroknya
Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana
Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive
Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran
8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia
Probowo punya 14 hari siapkan 2 cawapres, dokumen pengganti Gibran akan diperiksa
Ini alasan politikus PKS asal Sukabumi tolak tanda tangan HMP polemik ijazah Gibran
Soal ijazah Gibran mau ke PTUN dinilai Yusril percuma: Prabowo harus ajukan 2 cawapres ke MPR

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:11 WIB

Skandal hubungan sesama jenis, Bahor DPRD Kabupaten Sukabumi ungkap boroknya

Senin, 16 November 2026 - 15:08 WIB

Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana

Senin, 16 November 2026 - 11:00 WIB

Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive

Senin, 16 November 2026 - 00:06 WIB

Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran

Jumat, 13 November 2026 - 19:40 WIB

8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia

Berita Terbaru

Suzuki SUI 125 tampil retro performa modern, harga terjangkau - Suzuki

Otomotif

Suzuki SUI 125 tampil retro performa modern, harga terjangkau

Sabtu, 21 Nov 2026 - 18:00 WIB