Pengumuman Hasil Tes PPPK Guru Diundur (lagi) FPHI Korda Sukabumi Meradang

- Redaksi

Jumat, 1 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengumuman Hasil Testing PPPK Guru I Istimewa

Pengumuman Hasil Testing PPPK Guru I Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com l CISAAT – Tanggal 1 Oktober 2021 adalah kali kedua pengumuman hasil tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru diundur.

Sebelumnya, para guru honorer diberitahu bahwa pengumuman hasil tes akan dilakukan pada 24 September 2021.

Dimundurkannya pengumuman hasil tes, melengkapi proses pendaftaran dan pelaksanaan yang juga diundur waktunya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Awal pelaksanaan tes yang semula dijadwalkan Agustus, diundur selama satu bulan, menjadi September 2021.

Saat dikofirmasi Sekretaris Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Sukabumi Kris Dwi Purnomo (35) mengatakan, ribuan guru honorer yang sudah mendaftar Tahap 1 merasa was-was karena belum ada kepastian dari pihak Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan Pansel Daerah hingga saat ini.

Baca Juga :  Ketika Ratusan Guru PAI Honorer Tagih Janji Bupati Sukabumi

“Saya menyayangkan sikap pemerintah yang tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan guru honorer di Indonesia dengan mengangkat satu juta guru melalui Program PPPK yang digagas Mendikbudristek Nadiem Anwar Makariem,” ujar Kris kepada sukabumiheadlines.com, Jumat (1/10/2021).

Kris juga mempertanyakan pernyataan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Suharmen yang menyebut bahwa pihaknya masih menghitung hasil tes. Padahal, hasil itu sudah jelas ada di SSCASN Puspenjar milik pemerintah.

Baca Juga :  Dikenal Pendiam, Ari Ditemukan Gantung Diri di Mekarsari Sukabumi

Selain itu, ia mempertanyakan sejauh mana langkah pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif. Kris menilai jika permasalahan mereka sejatinya menjadi tanggung jawab kedua lembaga tersebut.

“Seperti pengadaan pegawai oleh BKPSDM yang bermitra dengan Komisi I DPRD. Sedangkan, Dinas Pendidikan bermitra dengan Komisi IV,” tambah dia.

Menyikapi sikap Pemda yang dinilai pasif, karenanya, organisasi guru honorer yang bersekretariat di Komplek Gelanggang Cisaat tersebut mengancam akan turun ke jalan.

“Jika dalam waktu seminggu belum ada kejelasan, kami akan turun untuk mempertanyakan langsung ke pihak-pihak terkait di,atas,” tandas Kris.

Berita Terkait

Pelajar Sukabumi menjerit ke KDM, setiap hari ke sekolah bertaruh nyawa
Nangis karena dipingpong, pengakuan relawan urus balita Sukabumi meninggal sebab cacingan akut
Tragedi balita meninggal digerogoti cacing: Bupati Sukabumi disentil, ini sanksi dari KDM
KDM sanksi Pemdes dan bidan, bocah di Kabandungan Sukabumi meninggal sebab cacingan akut
Kata Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi soal warga Ciambar 4 tahun belum terima ganti rugi Tol Bocimi
Momen kebangsaan HUT ke-80 RI di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sukabumi
Terbukti! Ini alasan 10 perawat dan ASN RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi positif narkoba
Bawa barang haram dari Jakarta, dua pria asal Sukabumi dibekuk di Bogor

Berita Terkait

Minggu, 24 Agustus 2025 - 22:31 WIB

Pelajar Sukabumi menjerit ke KDM, setiap hari ke sekolah bertaruh nyawa

Kamis, 21 Agustus 2025 - 19:26 WIB

Nangis karena dipingpong, pengakuan relawan urus balita Sukabumi meninggal sebab cacingan akut

Kamis, 21 Agustus 2025 - 15:47 WIB

Tragedi balita meninggal digerogoti cacing: Bupati Sukabumi disentil, ini sanksi dari KDM

Selasa, 19 Agustus 2025 - 14:16 WIB

KDM sanksi Pemdes dan bidan, bocah di Kabandungan Sukabumi meninggal sebab cacingan akut

Minggu, 17 Agustus 2025 - 22:07 WIB

Kata Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi soal warga Ciambar 4 tahun belum terima ganti rugi Tol Bocimi

Berita Terbaru

Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak - Instagram

Khazanah

Dahnil: non-Muslim boleh menjadi Petugas Haji Embarkasi

Selasa, 26 Agu 2025 - 20:23 WIB

Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi - Facebook

Jawa Barat

Serikat Pekerja tuntut makzulkan Dedi Mulyadi ke DPRD Jawa Barat

Selasa, 26 Agu 2025 - 15:38 WIB