sukabumiheadline.com l Dua kubu bakal capres-cawapres dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak menilai program dana abadi pesantren yang ditawarkan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, bukan hal baru.
Diketahui, Gibran mengungkap sejumlah program unggulannya sebelum mendaftar sebagai cawapres Prabowo ke KPU, di mana salah satunya adalah dana abadi pesantren.
Menurut Gibran, program yang diusungnya merupakan amanat dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Ia mengatakan saat ini sudah ada beberapa program, tetapi mereka akan menambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan, yaitu dana abadi pesantren,” kata Gibran, Rabu (25/10/2023).
Pernyataan Gibran itu kemudian direspons Ketua DPP sekaligus Ketua Fraksi PKB di DPR, Cucun Ahmad meminta Gibran agar tak mengklaim sepihak program tersebut.
Menurutnya, program itu telah jauh lebih dulu diperjuangkan Fraksi PKB yang saat ini tergabung di Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
“Pasangan capres yang akan bertanding, tidak boleh mengklaim begitu saja, setiap program yang sudah menjadi kebijakan nasional, tanpa melihat sejarah lahirnya kebijakan tersebut,” kata Cucun dalam keterangannya, Jumat (27/10/2023).
Menurut dia, program dana abadi pesantren merupakan warisan politik anggaran Fraksi PKB yang kemudian tertuang dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan Perpres Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan.
“Kami anggota F-PKB DPR RI sepanjang pembahasan UU APBN tahun angaran 2022 dan 2023, secara konsisten dan terus menerus dalam setiap rapat di Badan Anggaran DPR RI, membawa aspirasi kaum santri untuk mendapat pendanaan dari APBN,” kata dia.
Dalam APBN 2023, kata Cucun, pemerintah telah mengalokasikan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp20 triliun, termasuk di dalamnya Dana Abadi Pesantren dan Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp10 triliun.
“Perjuangan F-PKB DPR RI dalam memperjuangkan dana abadi pesantren merupakan komitmen dan dedikasi kami terhadap dunia pesantren dan para santri sampai kapanpun,” katanya.
Demikian dengan PPP yang merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, melalui Ketua DPP Achmad Baidowi, menjelaskan dana abadi pesantren Dana Abadi Pesantren bukan program baru.
Ia menyebut dana tersebut merupakan program pemerintah yang sudah berjalan dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
PP ini merupakan aturan pelaksana dari UU 18/2019 tentang Pesantren.
“Lahirnya UU Pesantren ini merupakan usulan dari Fraksi PPP yang semula bernama RUU Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren,” ucap pria yang biasa dipanggil Awiek itu.
Pada 2023, Awiek menyebut pemerintah telah mengalokasikan Rp250 miliar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pesantren. Dana tersebut bersumber dari Dana Abadi Pendidikan.
Rinciannya, sebesar Rp80 miliar dialokasikan untuk 1000 santri penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Program ini merupakan bentuk kerjasama Kementerian Agama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Tahun ini, lanjut dia, APBN sudah mengalokasikan Rp250 miliar yang diambilkan dari Dana Abadi Pendidikan. Sedangkan untuk 2024, UU APBN akan meningkat Rp2 triliun diambil dari tambahan Dana Abadi Pendidikan Rp15 Triliun.
“Fraksi PPP dalam rapat paripurna mengusulkan segera pembentukan Dirjen Pesantren di Kementerian Agama sebagai bentuk perhatian negara kepada pesantren,” katanya.
