PKB Pecah, Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden oleh Cak Imin Ditentang Kader Sendiri

- Redaksi

Jumat, 8 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bendera PKB. l Istimewa

Bendera PKB. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com l Kader sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim punya pandangan berbeda dengan Ketua Umumnya, yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal penundaan Pemilu 2024.

Luqman, menolak penundaan pemilu usulan Cak Imin beberapa waktu lalu. Perbedaan pandangan itu tampak usai Presiden Jokowi meminta para menterinya berhenti bicara penundaan pemilu.

Tak berselang lama, Luqman menerbitkan siaran pers. Dia mendukung pernyataan Jokowi dan berharap isu penundaan pemilu tak berkembang lagi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode,” kata Luqman, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga :  Yakin Terpilih Tanpa Uang, Ade Armando: PSI Paling Sesuai Akal Sehat Saya

Luqman setuju dengan Jokowi yang meminta jajarannya untuk peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Mulai dari minyak goreng hingga kenaikan bahan bakar. Bukan malah bicara penundaan pemilu 2024.

“Sangat tidak etis jika elit-elit malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya!” kata Luqman.

Luqman, yang juga Ketua PP GP Ansor itu berharap perintah Jokowi benar-benar dipatuhi oleh seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju. Jangan lagi ada anggota kabinet yang bicara penundaan pemilu maupun masa jabatan presiden tiga periode.

Baca Juga :  Jokowi Larang Menteri Bicara Tiga Periode Belum Tentu Benar

Pernyataan Luqman Hakim itu jelas bertentangan dengan Ketua Umum partainya, yakni Muhaimin Iskandar. Diketahui, isu penundaan pemilu 2024 mencuat atas usulan Cak Imin.

Usulan itu Cak Imin sampaikan pada 23 Februari lalu di hadapan para jurnalis di DPR, Jakarta. Dia mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun.

Cak Imin mengaku sudah berkeliling Indonesia dan melihat perekonomian tengah bangkit. Jika pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024, Cak Imin khawatir pemulihan ekonomi pascapandemi terganggu, sehingga lebih baik ditunda 1-2 tahun.

Disusul kemudian, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto setuju dengan usulan tersebut.

Berita Terkait

Ketum dan Sekjen dijabat Megawati, ini struktur kepengurusan PDIP Periode 2025-2030
Golkar: Prabowo ingin Pilkada dipilih DPRD
Susunan pengurus DPP PKS 2025-2030, Al Muzammil Yusuf Presiden
Kader Partai Golkar Sukabumi tolak Plt Ketua DPD, kirim protes ke Bahlil Lahadalia
Berharap comeback ke DPR, kader PPP Sukabumi ingin partainya dipimpin Jokowi
Kader Golkar Kabupaten Sukabumi bicara kriteria dan nama suksesor Marwan Hamami
Bupati Sukabumi kembali kena boikot DPRD, Dewex: Belum 100 hari sudah 2 kali, #sukabumipesimis
Panas! Pecah kongsi pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi

Berita Terkait

Minggu, 3 Agustus 2025 - 06:48 WIB

Ketum dan Sekjen dijabat Megawati, ini struktur kepengurusan PDIP Periode 2025-2030

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 04:38 WIB

Golkar: Prabowo ingin Pilkada dipilih DPRD

Jumat, 6 Juni 2025 - 23:35 WIB

Susunan pengurus DPP PKS 2025-2030, Al Muzammil Yusuf Presiden

Jumat, 30 Mei 2025 - 21:06 WIB

Kader Partai Golkar Sukabumi tolak Plt Ketua DPD, kirim protes ke Bahlil Lahadalia

Jumat, 30 Mei 2025 - 07:09 WIB

Berharap comeback ke DPR, kader PPP Sukabumi ingin partainya dipimpin Jokowi

Berita Terbaru

Oil Refinery atau kilang minyak - Ist

Ekonomi

Ternyata ini tujuan kilang minyak Sukabumi dibangun

Minggu, 3 Agu 2025 - 03:46 WIB