Politikus Demokrat usul judi online dilegalkan untuk tambah uang negara

- Redaksi

Kamis, 20 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon - Facebook

Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon - Facebook

sukabumiheadline.com – Usulan agar judi online (judol) lebih baik dilegalkan kembali disuarakan Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Menurutnya, sulit bagi Indonesia terbebas dari judi.

Pasalnya, sebagian masyarakat dari kelas kecil hingga atas kerap berjudi atau minimal bertaruh skor pertandingan dan bermain kartu.

Meskipun di sisi lain, Jansen menyadari judol memunculkan dampak sosial, namun di sisi lainnya, judol juga membuat uang di dalam negeri lari ke luar karena bentuknya digital.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Lebih baik diatur saja dan bisa jadi pemasukan baru untuk negara. Ketimbang uangnya lari ke pejabat atau penegak hukum kita yang korup yang memberi perlindungan,” kata Jansen lewat akun X miliknya, Senin (17/6/2024).

Masih menurut dia, jika judol dilegalkan maka bukan tidak mungkin peminatnya akan turun. Hal itu karena terdapat syarat bermain harus mencantumkan identitas resmi.

Jansen juga menyebut di banyak negara lain telah menjadikan judol sebagai salah satu pilar ekonomi.

“Judi mereka izinkan bahkan menarik pendapatan resmi dari situ, namun mereka mengaturnya dengan syarat-syarat yang keras termasuk lokasinya,” tegasnya.

Maka dari itu, Jansen mendorong agar usulan ini dipikirkan agar kerusakan akibat judol tidak semakin parah dan tidak menambah lagi korban.

“Jadi mari sekarang kita semua berpikir realistis dan tidak hipokrit melihat permasalahan ini. Kita semua ini juga manusia beragama. Tak usah diragukan itu,” pungkasnya.

Berita Terkait

Revisi UU, Prabowo mau izinkan kewarganegaraan ganda
Prabowo klaim 6 bulan 2026 sudah ciptakan 1,4 juta lapangan kerja baru
Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis
Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG
KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah
Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah
Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan
BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu

Berita Terkait

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 20:00 WIB

Revisi UU, Prabowo mau izinkan kewarganegaraan ganda

Jumat, 14 Agustus 2026 - 17:26 WIB

Prabowo klaim 6 bulan 2026 sudah ciptakan 1,4 juta lapangan kerja baru

Selasa, 11 Agustus 2026 - 04:00 WIB

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis

Minggu, 9 Agustus 2026 - 21:00 WIB

Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG

Minggu, 9 Agustus 2026 - 14:22 WIB

KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah

Berita Terbaru

Kawasan hutan primer (hijau) dan kawasan tutupan hutan yang hilang (pink) - GNW

Lingkungan

GNW: Sukabumi kehilangan 160 ha hutan primer basah dalam 4 tahun

Minggu, 16 Agu 2026 - 02:26 WIB

Ilustrasi Prabowo Subianto - sukabumiheadline.com

Nasional

Revisi UU, Prabowo mau izinkan kewarganegaraan ganda

Sabtu, 15 Agu 2026 - 20:00 WIB