SUKABUMIHEADLINES.com I Setelah MUI dan NU, kini giliran Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram penggunaan aset kripto (crypotcurrency) sebagai alat investasi maupun transaksi.
Sebelumnya, fatwa serupa juga dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.
Muhammadiyah menegaskan fatwa haram kripto dalam keputusan Fatwa Tarjih tersebut seperti yang tertuang di laman resminya.
“Dalam Fatwa Tarjih menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar,” bunyi fatwa Muhammadiyah, dikutip sukabumiheadlines.com dari laman resminya, Jumat (21/01/2022).
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah memandang mata uang kripto dari dua sisi, yakni sebagai alat investasi dan juga sebagai alat tukar atau untuk bertransaksi.
Dasar lain yang turut menguatkan fatwa ini ada pada kerangka etika bisnis yang diputuskan oleh Majelis Tarwih dan Tajdid dalam Musyawarah Nasional XXVII di Padang tahun 2003 lalu.
Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid, menilai mata uang kripto sebagai alat investasi memiliki banyak kekurangan secara syariat Islam. Salah satu yang paling jelas adalah sifatnya yang spekulatif.
Nilai mata uang Bitcoin yang sangat fluktuatif, misalnya, penurunan nilai Bitcoin setiap waktu diketahui sangat tidak wajar.
Tak hanya itu, cryptocurrency juga mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar dalam pandangan Islam.
Bitcoin seperti deretan angka tanpa underlying asset atau aset yang menjamin bahwa cryptocurrency sama seperti emas dan barang berharga lainnya.
Karenanya, sifat spekulatif dan gharar ini diharamkan syariat sebagaimana Firman Allah dan hadis Nabi SAW serta tidak memenuhi nilai dan tolok ukur Etika Bisnis.
“Khususnya dua poin ini, yaitu: tidak boleh ada gharar (HR. Muslim) dan tidak boleh ada maisir (QS. Al Maidah ayat 90),” lanjut rilis tersebut.
Selain itu, penggunaan mata uang kripto sebagai alat tukar atau transaksi. Sebagai alat tukar, cryptocurrency sebenarnya hampir mirip dengan sistem barter pada zaman dahulu, selama kedua belah pihak sama-sama sepakat dan tidak ada yang merasa dirugikan.
Namun, jika berdasar pada dalil sadd adz dzatiah (mencegah keburukan), maka penggunaan mata uang kripto ini bisa jadi bermasalah.
“Standar mata uang yang dijadikan alat tukar harusnya memenuhi dua syarat, diterima masyarakat dan disahkan negara yang dalam hal ini diwakili oleh otoritas resmi seperti bank sentral,” tulisnya.
Meski penggunaannya dapat diterima masyarakat umum, namun tren yang satu ini belum disahkan sebagai alat tukar resmi oleh negara.
“Penggunaan bitcoin sebagai alat tukar bukan hanya belum disahkan oleh negara, tapi juga tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggungjawab atasnya.”
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dapat menyimpulkan bahwa terdapat kemudaratan dalam penggunaan mata uang kripto.
Diberitakan sebelumnya, menurut MUI, cryptocurrency sebagai mata uang mengandung gharar dan dharar serta bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
