Soal Bendera LGBT+, Pendapat Dubes Inggris, NU dan Muhammadiyah

- Redaksi

Selasa, 24 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bendera LGBT+ di Kedubes Inggris. l Istimewa

Bendera LGBT+ di Kedubes Inggris. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINE.com l Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris untuk Indonesia sempat mengibarkan bendera pelangi, simbol lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), pada sejak Kamis, 18 Mei 2022.

Pengibaran bendera pelangi LGBT di Kedubes Inggris, Kuningan, Jakarta Selatan, dilakukan bertepatan dengan Hari Anti-homofobia yang jatuh pada tanggal 17 Mei. Bendera LGBT+itu berkibar di samping bendera Inggris.

Kemarin, pada Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia (IDAHOBIT) – kami mengibarkan bendera LGBT+ dan menggelar acara, demi kita semua yang merupakan bagian dari satu keluarga manusia,” demikian keterangan Kedubes Inggris untuk RI via akun Instagramnya, dikutip sukabumiheadline.com, Selasa (24/5/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Inggris jelas menunjukkan keberpihakannya terhadap hak-hak LGBT, serta mendorong semua negara menghentikan diskriminasi terhadap LGBT.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) pun memprotes tindakan Kedubes Inggris itu, hingga berujung pemanggilan Dubes Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins untuk mengklarifikasi pengibaran bendera LGBT pekan lalu itu.

“Pada tanggal 23 Mei 2022, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, untuk menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan atas pengibaran bendera LGBT+ di Kedutaan Inggris minggu lalu,” kata Kemlu RI dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5/2022).

Kemlu RI menyatakan tindakan Inggris tidak sensitif. Kemlu RI meminta semua kedutaan asing menghormati nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya di Indonesia.

“Menanggapi hal ini, Duta Besar Inggris mencatat kekecewaan dan protes Pemerintah Indonesia dan akan menyampaikannya kepada Pemerintah Inggris di London,” kata Kemlu RI.

Sikap Muhammadiyah

Muhammadiyah menyesalkan sikap Kedutaan Besar Inggris di Indonesia yang mengunggah foto bendera pelangi, simbol kaum LGBT di laman Instagram resmi mereka.

Menurut Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, unggahan itu menandakan bahwa Kedubes Inggris tidak menghormati Indonesia.

“Muhammadiyah sangat menyesalkan sikap Kedubes Inggris untuk Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera LGBT,” ujar Anwar, Sabtu (21/5/2022).

Padahal, menurutnya, Indonesia merupakan negara dengan falsafah Pancasila yang sangat menghormati nilai-nilai agama. Sementara tidak ada agama di Indonesia yang mengakui LGBT.

“Tidak ada satu agama pun dari enam agama yang diakui oleh negara Indonesia yang mentolerir praktik LGBT. Apalagi agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk di negeri ini,” katanya.

Di sisi lain, Anwar menilai LGBT bukan hak asasi manusia. Menurutnya, LGBT merupakan perilaku menyimpang yang bisa diobati dan diluruskan.

Justru, LGBT adalah tindakan yang anti-manusia dan kemanusiaan karena bisa memunculkan kepunahan. Sebab, laki-laki kawan dengan laki-laki. Pun begitu dengan perempuan yang kawin dengan perempuan.

“Karena adalah mustahil laki-laki kawin dengan laki-laki atau perempuan kawin dengan perempuan akan melahirkan anak,” tuturnya.

“Bila mereka melakukan perkawinan sejenis maka sudah bisa diperkirakan 150 tahun yang akan datang, tidak akan ada seorang pun anak manusia di muka bumi ini,” lanjutnya.

Sikap Nahdlatul Ulama

Akan tetapi dalam pernyataannya, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf justru menyebut bahwa pengibaran bendera LGBT di Kedutaan Inggris bukan urusan kita.

Pernyataan Gus Yahya pun diprotes sesama tokoh NU. Umar Hasibuan atau biasa disapa Gus Umar, tokoh NU yang sering melontarkan kritikannya terhadap kebijakan pemerintah pun tak sepakat dengan pernyataan Yahya Cholil Staquf.

Melalui cuitan di akunnya @UmarChelsea__ Umar Hasibuan juga mempertanyakan apabila semua kantor kedutaan di Indonesia mengibarkan bendera LGBT, apakah juga bukan urusan kita.

Astagfirullah pak yahya. Jd kalau semua ktr kedubes yg ada di indonesia kibarkan bendera LGBT bapak jg akan bilang silahkan, bukan urusan kita. Speechless,” cuit Umar pada Ahad, 22 Mei 2022.

Berita Terkait

Menko PMK minta BAZNAS bantu pemerintah
Jabatan baru Brigjen TNI Syaepul Mukti Ginanjar, jenderal asal Sukabumi peraih Tri Sakti Wiratama
Serikat Pekerja tuntut makzulkan Dedi Mulyadi ke DPRD Jawa Barat
Setelah tak di bawah Kemenag, kini BP Haji berubah jadi Kementerian Haji dan Umrah
Budi G. Sadikin dan Dedi Mulyadi akan benahi pelayanan kesehatan di Sukabumi
Ditanya soal balita di Sukabumi mati karena cacingan, Menko PMK Pratikno mengaku ngantuk
Tragedi balita Raya dipenuhi cacing, Wamensos: Pemda Sukabumi harus aktif
Mayoritas warga Jawa Barat tak puas kinerja Dedi Mulyadi

Berita Terkait

Kamis, 28 Agustus 2025 - 14:07 WIB

Menko PMK minta BAZNAS bantu pemerintah

Rabu, 27 Agustus 2025 - 02:52 WIB

Jabatan baru Brigjen TNI Syaepul Mukti Ginanjar, jenderal asal Sukabumi peraih Tri Sakti Wiratama

Selasa, 26 Agustus 2025 - 15:38 WIB

Serikat Pekerja tuntut makzulkan Dedi Mulyadi ke DPRD Jawa Barat

Senin, 25 Agustus 2025 - 13:23 WIB

Setelah tak di bawah Kemenag, kini BP Haji berubah jadi Kementerian Haji dan Umrah

Minggu, 24 Agustus 2025 - 01:14 WIB

Budi G. Sadikin dan Dedi Mulyadi akan benahi pelayanan kesehatan di Sukabumi

Berita Terbaru

Menko PMK, Pratikno - Ist

Nasional

Menko PMK minta BAZNAS bantu pemerintah

Kamis, 28 Agu 2025 - 14:07 WIB