sukabumiheadline.com – Niat Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang hendak membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebagai percuma.
Yusril menilai putusan dua lembaga peradilan negara terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita. Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” kata Yusril, Selasa (10/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” kata dia.
Yusril menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap dua putusan itu. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara itu.
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding,” kata Yusril.
Di samping itu, kata Yusril, Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan segera mengeksekusi perintah dari MA.
“Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” kata dia.
Meski begitu, Yusril menyerahkan kepada Gibran mengenai jalur hukum yang akan ditempuh dalam membuktikan keabsahan ijazah SMA.
“Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden Apakah yang akan beliau tempuh,” kata Yusril.
Ajukan dua cawapres
Selanjutnya, Yusril menjelaskan mekanisme secara konstitusional jika Gibran mengundurkan diri. Yusril mengatakan MPR akan menyurati Presiden Prabowo Subianto bahwa ada kekosongan jabatan wapres.
“Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” kata dia.
MPR, jelas Yusril, akan meminta Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti Gibran. Prabowo juga diminta menyerahkan berkas-berkas persyaratan pencalonan wapres tersebut.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril.
Yusril menyebut MPR kemudian mengadakan pemilihan calon wapres setelah menerima surat dari Prabowo. Pemilihan berlangsung dalam 60 hari.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” katanya.
Diketahui, Gibran telah menyampaikan niat mundur dari jabatannya langsung kepada Prabowo, Selasa (10/11) pagi tadi. Namun Gibran disebut memohon waktu kepada Prabowo agar lebih dulu dapat membuktikan keabsahan ijazahnya.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Mensesneg Prasetyo.
