Survei, Warga Ingin Presiden Kerja Berdasar Janji Bukan PPHN

- Redaksi

Sabtu, 16 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Joko Widodo. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Joko Widodo. l Ilustrasi: Fery Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com  I JAKARTA – Hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas publik menolak presiden bekerja atas dasar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

Mayoritas responden mengaku ingin agar presiden bekerja sesuai dengan janji-janji politik kepada rakyat yang disampaikan di masa kampanye setiap pemilihan presiden (pilpres).

“Mayoritas warga tidak menghendaki presiden bekerja atas dasar GBHN atau PPHN, melainkan atas dasar janji program presiden pada masa kampanye,” kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas saat memaparkan hasil survei pihaknya ‘Update Opini Publik tentang Amendemen UUD 1945′, Jumat (15/10/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam survei terkait sikap publik bila presiden bekerja atas dasar GBHN atau PPHN ini, SMRC membagi ke dalam beberapa kelompok masyarakat.

Kelompok pertama, berdasarkan massa pemilih partai politik. Hasilnya, massa dari sembilan partai politik di DPR RI periode 2019-2024 ingin presiden tetap bekerja sesuai dengan janji-janji politik kepada rakyat yang disampaikan di masa kampanye pilpres.

Baca Juga :  Survei Pilpres: Anies-RK Kalahkan Ganjar-Erick

Massa pemilih Partai Golkar menjadi responden terendah dengan 74 persen, dan tertinggi dari massa pemilih PDIP yakni 89 persen.

Kelompok kedua, berdasarkan massa pemilih capres 2019. Hasilnya, 82 persen pemilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan 80 persen pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ingin presiden bekerja sesuai dengan janji-janji politik yang disampaikan di masa kampanye.

“[Hanya] 10 persen pemilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan 12 persen pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang ingin presiden bekerja menurut GBHN atau PPHN yang ditetapkan MPR,” kata Sirojudin.

Sedangkan kelompok ketiga, yang berdasarkan wilayah, juga menunjukkan mayoritas warga ingin presiden bekerja sesuai dengan janji-janji politik kepada rakyat.

Baca Juga :  Pencuri Kepergok Bawa Barang Curian Dihakimi Warga Nyalindung Sukabumi

Persentase terendah dari masyarakat di DKI Jakarta dan Banten yaitu sebesar 74 persen, kemudian tertinggi dari masyarakat di wilayah Sumatera yaitu 85 persen.

Survei SMRC ini melibatkan 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas dengan metode multistage random sampling dan margin of error ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei ini, SMRC melakukan wawancara lapangan pada 15 hingga 21 September 2021.

Sebelumnya, sejumlah elite politik menggaungkan wacana amendemen UUD 1945. Ada dua kelompok besar yang berbeda; pertama, pengusul PPHN/GBHN, yang dulu digawangi Megawati Soekarnoputri dan barisan PDIP, belakangan dimotori oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Kelompok kedua, pengusul presiden tiga periode, yang digaungkan terutama di dunia maya diduga oleh para buzzer atau pendengung.

Atas dasar hasil survei itu, pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti pun menyindir dorongan amendemen UUD 1945 yang disuarakan MPR itu.

“Pemilih partai tidak menginginkan amandemen, jadi yang disuarakan oleh MPR itu aspirasi siapa?” cetus dia.

Berita Terkait

Menko PMK minta BAZNAS bantu pemerintah
Jabatan baru Brigjen TNI Syaepul Mukti Ginanjar, jenderal asal Sukabumi peraih Tri Sakti Wiratama
Serikat Pekerja tuntut makzulkan Dedi Mulyadi ke DPRD Jawa Barat
Setelah tak di bawah Kemenag, kini BP Haji berubah jadi Kementerian Haji dan Umrah
Budi G. Sadikin dan Dedi Mulyadi akan benahi pelayanan kesehatan di Sukabumi
Ditanya soal balita di Sukabumi mati karena cacingan, Menko PMK Pratikno mengaku ngantuk
Tragedi balita Raya dipenuhi cacing, Wamensos: Pemda Sukabumi harus aktif
Mayoritas warga Jawa Barat tak puas kinerja Dedi Mulyadi

Berita Terkait

Kamis, 28 Agustus 2025 - 14:07 WIB

Menko PMK minta BAZNAS bantu pemerintah

Rabu, 27 Agustus 2025 - 02:52 WIB

Jabatan baru Brigjen TNI Syaepul Mukti Ginanjar, jenderal asal Sukabumi peraih Tri Sakti Wiratama

Selasa, 26 Agustus 2025 - 15:38 WIB

Serikat Pekerja tuntut makzulkan Dedi Mulyadi ke DPRD Jawa Barat

Senin, 25 Agustus 2025 - 13:23 WIB

Setelah tak di bawah Kemenag, kini BP Haji berubah jadi Kementerian Haji dan Umrah

Minggu, 24 Agustus 2025 - 01:14 WIB

Budi G. Sadikin dan Dedi Mulyadi akan benahi pelayanan kesehatan di Sukabumi

Berita Terbaru

Menko PMK, Pratikno - Ist

Nasional

Menko PMK minta BAZNAS bantu pemerintah

Kamis, 28 Agu 2025 - 14:07 WIB