sukabumiheadline.com l Ukraina menolak mentah-mentah proposal perdamaian yang disodorkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto terkait perang Rusia dan Ukraina.
Dalam pidato Prabowo di Shangri-La Dialogue di Singapura itu mengusulkan tiga poin untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina, yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum.
“Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” ujar Prabowo, seperti dilansir kantor berita Antara.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mendesak pasukan Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata guna menciptakan wilayah demiliterisasi yang akan diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sementara, dilansir Reuters, Prabowo mengusulkan agar PBB menggelar referendum untuk menentukan warga di zona demiliterisasi tersebut ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia, sekaligus untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di wilayah sengketa.
“PBB kemudian menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi. Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan modus deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian,” kata Prabowo.
Namun seperti dilansir AFP, Kyiv menilai pihaknya tak butuh dimediasi pihak semacam itu. Melalui Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, Kyiv menilai Prabowo datang dengan “rencana aneh” dan lebih mencerminkan Rusia alih-alih Indonesia.
“Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami [dengan] rencana aneh ini,” kata Reznikov.
Untuk informasi, sejak perang berkobar, Moskow sebetulnya sudah beberapa kali menggelar referendum di empat wilayah yang hendak mereka caplok. Hasil referendum menunjukkan keempat wilayah tersebut ingin bergabung dengan Rusia, meski hasil itu diduga diwarnai kecurangan.
Negeri Beruang Merah pun mencaplok sepihak keempat wilayah itu, walau Ukraina masih menguasai sejumlah titik di daerah-daerah tersebut.
Pada 2014, misalnya, Rusia juga mencaplok Crimea usai wilayah tersebut menggelar referendum, meskipun tak pernah diakui masyarakat internasional.