Pemerintah Indonesia Berutang (Lagi) ke ADB

- Redaksi

Sabtu, 19 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung ADB. l Istimewa

Gedung ADB. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com l Pemerintah Indonesia kembali berutang ke Bank Pembangunan Asia (ADB). Diberitakan cnbc.com, ADB telah menyetujui pinjaman senilai 150 juta dolar AS atau setara Rp2,14 triliun (kurs Rp14.300 per dolar AS) untuk Indonesia.

Disebutkan, pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung fasilitas yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19.

Kepala Unit Pembiayaan Hijau dan Inovatif ADB untuk Asia Tenggara Anouj Mehta mengatakan, The Sustainable Development Goals Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF), yang merupakan pertama kalinya di Asia Tenggara, bertujuan membiayai setidaknya 10 proyek, dengan minimal 70 persen dari pembiayaan tersebut mendukung infrastruktur hijau dan sisanya mendukung SDG.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“SIO-GFF ditujukan agar dapat menjadi katalis hingga delapan kali dari dana yang kami investasikan guna mendukung infrastruktur yang ramah iklim dan membantu kemajuan Indonesia menuju SDG,” ujarnya, Kamis (17/2/2022).

Direktur ADB untuk Thailand itu juga memastikan fasilitas ini akan merancang proyek yang layak dijalankan guna menarik pendanaan untuk melengkapi belanja pemerintah, termasuk dari sumber-sumber swasta, lembaga, dan komersial.

“Fasilitas ini akan meningkatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan mempercepat pemulihan Indonesia dari pandemi Covid-19 dengan menghimpun modal dan menciptakan lapangan kerja,” ucapnya.

Pinjaman kepada Pemerintah Indonesia tersebut akan diteruskan lagi pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, lembaga milik negara digunakan pembiayaan infrastruktur, yang akan mengelola fasilitas tersebut.

Menurut laporan ADB, kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahunan di Indonesia dari 2016 sampai 2020, setelah memasukkan komponen perubahan iklim, diperkirakan rata-rata sekitar 74 miliar dolar AS, dengan kesenjangan pembiayaan infrastruktur setiap tahunnya mencapai 51 miliar dolar AS.

Maka itu, fasilitas ini berupaya membantu mengelola risiko kredit selama siklus hidup proyek, terutama pada tahap konstruksi dan tahun-tahun awal operasi komersial saat arus kas masih negatif.

 

Diberitakan republika.co.id, Presiden Joko Widodo menerima Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (18/2/2022). Pertemuan tersebut membahas penanganan pandemi Covid-19 hingga dukungan ADB terhadap transisi energi di Indonesia.

Berita Terkait

Satu di Sukabumi, 65 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih dilengkapi cold storage
Langkah ini diambil Pertamina Patra Niaga respons kasus penimbun BBM di Sukabumi
Memahami generasi “anak dengan ekor busuk” di China
UU Ketenagakerjaan baru: Kini pekerja kontrak dan outsourcing dapat pesangon
Perkuat infrastruktur listrik di selatan Sukabumi buka peluang investasi
Perubahan UU LLAJ No 22/2009, Kemenhub: Ojol jadi transportasi umum
Tak lagi Rp6 juta per hari, insentif dapur MBG dihitung Rp2.000 per porsi
Rincian denda untuk sopir, pengusaha truk dan pemilik barang ODOL, hingga Rp50 miliar

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 03:31 WIB

Satu di Sukabumi, 65 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih dilengkapi cold storage

Jumat, 9 Oktober 2026 - 23:18 WIB

Langkah ini diambil Pertamina Patra Niaga respons kasus penimbun BBM di Sukabumi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:24 WIB

Memahami generasi “anak dengan ekor busuk” di China

Kamis, 8 Oktober 2026 - 17:00 WIB

UU Ketenagakerjaan baru: Kini pekerja kontrak dan outsourcing dapat pesangon

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:00 WIB

Perkuat infrastruktur listrik di selatan Sukabumi buka peluang investasi

Berita Terbaru