SUKABUMIHEADLINE.com l BANDUNG – Tuntutan ribuan tenaga honorer kesehatan melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat (5/8/2022).
Aksi diikuti oleh perwakilan tenaga honorer kesehatan dari semua kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Hal itu diungkap Ketua Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) Sukabumi, Saeful Anwar.
Pria yang juga menjabat Wakil Ketua FKHF Jawa Barat itu mengucapkan terimakasih kepada semua peserta yang telah mengikuti aksi Dengan tertib dan kondusif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jajaran pengurus FKHF Jawa Barat mengucapkan terimakasih sehingga aksi damai pada Jumat di Gedung Sate berjalan dengan lancar, aman, damai, kondusif, tidak terprovokasi oleh pihak manapun,” kata Saeful kepada sukabumiheadline.com, Sabtu (6/8/2022).
Hasil Audiensi dengan Pemprov Jabar
Saeful menambahkan, terkait hasil audiensi dengan pihak Pemprov, pada dasarnya Pemprov Jabar menyetujui tuntutan yang disampaikan FKHF.
“Pemprov Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Asda Pemprov yang mewakili Gubernur Jabar, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKPSDM, beserta jajarannya, pada dasarnya sangat mendukung penuh perjuangan kami,” jelas Saeful.
Selanjutnya, tambah dia, FKHF Jawa Barat juga telah beraudiensi dengan DPRD Provinsi.
“Kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Kamis menyampaikan harapan agar bisa dihadirkan bapak Ridwan Kamil, pada hari Senin (8/8/2022),” tambahnya.
Menurut Saeful, pada Senin mendatang di Gedung DPRD Jawa Barat akan diikuti oleh masing-masing perwakilan FKHF dari Korwil Kota dan Kabupaten.
“Selain dari Korwil, juga harus ada perwakilan dari berbagai profesi, seperti dokter, perawat, bidan, admin, gizi/nutrisionist, analis, promkes atau kesling, dan lainnya,” harap Saeful.
5 Tuntutan FKHF
Adapun, terkait tuntutan FKHF, Saeful menyebut jika Pemprov Jawa Barat menerima semua tuntutan aksi, sebagai berikut.
Saeful juga membeberkan hasil audiensi FKHF Jawa Barat dengan, yakni antara lain sebagai berikut:
1. Menerimanya 5 poin tuntutan FKHF Jawa Barat dan pihak Pemprov akan menindaklanjutinya sebagai bahan Raperda Provinsi.
2. Saat ini sedang dalam proses atau menggodok Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi, di mana salah satu bahan Raperda tersebut adalah kelima poin tuntutan FKHF.
3. Raperda yang akan dikeluarkan antara lain mengatur tentang tenaga kesehatan (Nakes) dan mon Nakes, serta ketenagakerjaan dan upah.
4. Terkait tuntutan pada poin 1 dan 4, telah diajukan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Referensi Birokrasi (Men-PAN RB.
5. Pihak Men-PAN RB tidak akan menghapus tenaga honorer di Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes). Namun demikian, pihak FKHF belum menerima bukti fisik terkait kebijakan pemerintah pusat tersebut.
6. Berkas tuntutan dari FKHF Jawa Barat akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
7. BKP SDM Provinsi Jawa Barat sangat mendukung aksi FKHF dan berjanji akan menjadikan tuntutan FKHF sebagai rujukan dalam membuat Perda.
8. Terkait poin 5, untuk itu FKHF tidak perlu melakukan aksi ke Jakarta.
Ridwan Kamil: Jawa Barat Kelebihan PPPK Pendidikan
Sementara, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengakui bahwa jumlah guru honorer yang lolos menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih banyak dari formasi guru ASN yang tersedia.
Di sisi lain, banyak formasi PPPK di bidang kesehatan yang masih kosong.
“Permasalahannya sederhana, kebutuhan PPPK dari formasi guru ini lebih sedikit dibanding mereka yang lulus ujian sertifikasi dan lain-lain,” kata Ridwan Kamil.
Akibat jumlah kebutuhan yang lebih sedikit daripada jumlah yang lulus, katanya, maka pastilah ada sejumlah guru yang belum masuk ke formasi PPPK.
“Seiring waktu di tahun ini itu akan ditingkatkan, sehingga penyerapan bisa lebih tinggi. Itu pun dari kebutuhan yang 100 persen, tidak bisa dipenuhi semua karema anggaran terbatas,” katanya.
Pria yang akrab dipanggil Kang Emil y mengatakan, di sisi lain, formasi PPPK dari bidang kesehatan justru kekurangan peminat. Padahal dibutuhkan banyak PPPK kesehatan di Jabar.
“Jadi kita kelebihan calon PPPK tenaga didik, tetapi kekurangan suplai dari tenaga kesehatan. Jadi ada jomplang di situ,” katanya.
Ia menambahkan, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja, katanya, tengah membuat rancangan resmi penyerapan tenaga PPPK ini.
“Pemprov Jabar punya keterbatasan anggaran, akan mengupayakan di tahun mendatang menaikan anggaran untuk menyerap PPPK dari formasi guru yang sudah lulus ujian,” katanya.
