sukabumiheadline.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan pihaknya menerima pendatang. Tapi mesti menyesuaikan diri. Hal itu diungkapkan Dedi dalam sebuah acara. Momen itu terekam dan tersebar di media sosial.
Unggahan oleh akun @_MbakSri di X tersebut bertepatan dengan peristiwa sejumlah massa yang menggeruduk kantor KB Bank KCU Bandung di Jalan Asia Afrika, Kamis (27/2/2025).
Massa aksi menuntut mereka debt collector (DC) dari pihak ketiga yang disebut massa berasal dari suku non Sunda yang diduga melakukan penagihan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dan menghina Suku Sunda. Baca selengkapnya: Debt Collector Bukopin langgar SOP hina etnis Sunda, kantor digeruduk massa
Dalam video yang diunggah, pria yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi itu mengingatkan para pendatang agar menyesuaikan diri dengan warga setempat.
“Siapapun yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini Anda boleh datang ke sini bersama kami,” kata Dedi dalam video yang diunggah @_MbakSri di X, dikutip Jumat (28/2/2025).
Selain itu, Dedi menegaskan agar para pendatang tidak sekadar menyesuaikan diri. Namun juga tidak mengganggu warga asli.
“Tapi jangan coba-coba Anda ingin ganggu kehormatan dan wibawa kami,” tegas Dedi.
Baca Juga: Respons unjuk rasa, KB Bank Bandung tegaskan komitmen terhadap profesionalisme
Hal tersebut, dinilainya bukan tanpa alasan. Saat ini, Indonesia diintai masalah ideologi. Bisa jadi masalah kedepannya.
“Kenapa? Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak bangsa. Tidak disadari,” terangnya.
Menurut Kang Dedi Mulyadi, dalam Pancasila tidak boleh suatu pihak menghukum pihak lain. Apalagi tanpa dasar hukum.
“Ini kota harus kita kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila orang tidak boleh menghukum orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Tidak boleh lagi Anda hei dasar kafir, hei musyrik. Tidak bisa Anda tidak punya dasar hukumnya,” jelas dia.
Karenanya, ia meminta agar aparat dilibatkan dalam hal ini. Supaya yang melakukan hukuman tanpa dasar hukum bisa ditindak.
“Mungkin ke depan aparat harus bertindak pada tiap orang yang bertindak tanpa dasar hukum,” pungkasnya.
