sukabumiheadline.com – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, 7 Mei lalu, menjadi bumerang di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.
Rapat memanas setelah Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out pada Jumat (16/5/2025). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai merendahkan martabat lembaga legislatif.
Untuk informasi, dalam pidatonya pada Musrenbang di Cirebon, Dedi menyebut bahwa rapat dengan DPRD Jawa Barat tidak lagi diperlukan. Pernyataan tersebut dinilai menyinggung peran DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah provinsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami merasa bahwa pernyataan Gubernur tidak hanya mencederai marwah lembaga DPRD, tetapi juga mencerminkan sikap yang tidak menghormati prinsip demokrasi dan kemitraan antarlembaga,” tegas Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDIP.
Demikian dengan Memo Hermawan, rekan satu fraksi Doni, sebelum meninggalkan ruang sidang, sempat menyebut Fraksi PDIP akan menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi terkait pernyataan kontroversial tersebut.
Menanggapi aksi walk out itu, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa setiap fraksi berhak menyampaikan sikap politiknya. Ia menilai aksi tersebut sebagai dinamika biasa dalam sistem demokrasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menduga insiden tersebut terjadi karena miskomunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Ia berharap hubungan keduanya bisa segera kembali harmonis demi kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan lanjutan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai rencana klarifikasi yang diminta Fraksi PDIP.
