sukabumiheadline.com – Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Tony Blair, meminta Otoritas Palestina menghapus istilah “Palestina” dari buku pelajaran sekolah. Ia meminta istilah Palestina diganti dengan “Samaria”, nama dalam tradisi Alkitab yang merujuk pada wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.
Hal itu diungkapkan Mantan Duta Besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Jeremy Greenstock dalam wawancara dengan Middle East Eye yang diterbitkan pada Rabu (2/9/2026).
Greenstock mengatakan permintaan tersebut disampaikan dalam konteks upaya mencapai kesepakatan antara Palestina dan Israel untuk mengakhiri konflik yang berlangsung sejak serangan 7 Oktober. Ia mengaku memperoleh informasi tersebut dari seorang sumber di lingkungan kementerian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikutip sukabumiheadline.com, Sabtu (6/9/2026), Blair disebut diminta oleh Board of Peace untuk pergi ke Ramallah dan meminta perubahan dalam kurikulum Palestina agar Otoritas Palestina dapat dianggap sebagai pihak yang mampu mencapai kesepakatan dengan Israel.
“Dia baru-baru ini, sejauh yang saya pahami, diminta oleh Board of Peace untuk pergi ke Ramallah dan meminta agar kata ‘Palestine’ dihapus dari kurikulum Palestina,” kata Greenstock, dikutip dari Middle East Monitor.
Namun, kata Greenstock, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak permintaan tersebut.
“Presiden Mahmoud Abbas mengatakan dia tidak akan melakukan hal seperti itu,” ujarnya.
Greenstock lalu mempertanyakan prinsip yang mendasari Board of Peace dan kemampuan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris tersebut untuk bertindak sebagai mediator yang netral dalam upaya menangani situasi pascaperang di Gaza. Ia mempertanyakan pemahaman lembaga tersebut mengenai keadilan, rasa adil, serta sejarah konflik Israel-Palestina.
Dewan Pengawas BPI Danantara
Untuk informasi, Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara Muliaman Hadad mengungkap alasan terkait pemilihan Tony Blair sebagai dewan pengawas Danantara. Menurutnya, bergabungnya Tony Blair ke badan pengelola investasi ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memperbesar eksposur internasional ke Danantara.
“Saya kira siapapun dia, yang penting kan exposure internasional danantara harus keluar. Maka dua tokoh itu dipilih,” ungkap Muliaman, Rabu, (26/2/2025) lalu.
Ia menilai kehadiran Tony Blair dapat membawa keterwakilan pandangan global ke internal Danantara. “Iya mewakili global view,” kata dia.
Sebelumnya, Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ditunjuk sebagai salah satu Dewan Pengawas BPI Danantara. Hal ini diungkapkan Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani.
“Iya salah satunya,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Tony Blair merupakan PM Inggris yang menjabat dari tahun 1997 hingga 2007. Ia juga diminta untuk ikut membantu dalam mengembangkan Ibu Kota Nusantara, di Kalimantan Timur.
Rosan juga mengungkapkan mantan Presiden RI juga diajak untuk menjadi dewan pengawas Danantara. “Semua diajak,” tuturnya.
Selain Tony Blair, ada Ray Dalio yang juga didapuk sebagai dewan pengawas Danantara. Ray Dalio adalah founder dari Hedge Fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates, yang mengelola dana sebesar US$ 112 miliar atau setara Rp1.740,10 triliun. Forbes juga menempatkan Ray Dalio sebagai orang terkaya dunia peringkat 151 per 16 Oktober 2024 dengan kekayaan US$ 14 miliar setara Rp217,55 triliun.
