Alasan Menakjubkan Tokoh Sunda Ini Diusulkan Jadi Pahlawan

- Redaksi

Jumat, 4 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prof. Mochtar Kusumaatmadja. l Istimewa

Prof. Mochtar Kusumaatmadja. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com l Prof. Mochtar Kusumaatmadja merupakan mantan Menteri kehakiman dan Menteri Luar Negeri asal Jawa Barat. Almarhum terbilang berprestasi sejak masih berusia dua puluhan tahun.

Paling membanggakan, ia menjadikan luas negara Republik Indonesia naik 2,5 kali lipat. Hal itu terjadi setelah PBB pada tahun 1982 mengakui luas Indonesia yang tadinya hanya dua jutan km2, naik dua setengah kali lipat menjadi lima jutaan km2.

“Dulu luas Indonesia hanya luas pulaunya dan perairan tiga mil dari pantainya. Sekarang seluruh lautnya diakui milik Indonesia,” papar Gubernur Ridwan Kamil, dikutip sukabumiheadlines.com, Jumat (4/3/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karenanya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan Prof. Mochtar Kusumaatmadja menjadi Pahlawan Nasional tahun ini.

Kekinian, namanya sudah diabadikan menjadi nama sebuah jalan, yakni Jalan Layang Prof. Mochtar Kusumaatmadja,
menggantikan nama Jalan Layang Pasupati (Pasteur-Surapati) di Kota Bandung.

Jalan tersebut dinilai pas dinamai Mochtar Kusumaatmadja karena bersilangan dengan Jln Ir H Juanda.

“Dalam catatan sejarah, Ir H Juanda adalah Perdana Menteri Indonesia terakhir yang pada 1957 mencetuskan Wawasan Nusantara, sebagai dasar perjuangan Prof Mochtar selama 25 tahun menggolkan luas kedaulatan Indonesia,” tambah Ridwan Kamil.

Tak hanya itu, saat menjabat Menteri Luar Negeri, Prof Mochtar Kusumaatmadja juga yang mendamaikan perselisihan batas laut di Filipina, Irak-Kuwait, dan lainnya.

Berita Terkait

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis
Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG
KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah
Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah
Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan
BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu
Survei capres SMRC: Elektabilitas Prabowo tertinggal dari KDM, Anies ketiga
414 SPPG bermasalah, ratusan miliar dikembalikan ke kas negara

Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 04:00 WIB

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis

Minggu, 9 Agustus 2026 - 21:00 WIB

Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG

Minggu, 9 Agustus 2026 - 14:22 WIB

KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah

Kamis, 6 Agustus 2026 - 04:25 WIB

Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah

Senin, 3 Agustus 2026 - 04:22 WIB

Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan

Berita Terbaru