sukabumiheadline.com – Masalah klasik kemacetan di Jalan Nasional ruas Sukabumi-Bogor, tepatnya di depan PT Daehan Global, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, sudah lama dikeluhkan masyarakat.
Di sisi lain Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi dinilai tutup mata. Publik menilai Pemkab lepas tangan, sehingga dinilai tidak pernah melakukan upaya konkret untuk menyelesaikan kemacetan tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, bahkan meminta Bupati Sukabumi Asep Japar untuk membawa kendaraan sendiri dan tanpa pengawalan, agar bisa merasakan dampak akibat kemacetan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya ingin mengajak Bupati Sukabumi melewati Kemacetan di Daehan (Global –red) Cibadak dengan membawa mobil sendiri tanpa pengawalan, saat diburu waktu hendak kerja,” kata Hera dalam unggahannya di akun Facebook pribadinya, Rabu (6/5/2025).
“Dan saya ingin tahu apa yang dirasakannya, setelah satu jam, terkadang lebih, waktu terbuang,” lanjut Ketua Komisi III itu.
Hera juga menantang Asep Japar untuk mengambil langkah konkret setelah merasakan sendiri terjebak kemacetan, karena kemacetan tersebut setiap hari dirasakan warga.
“Dan apa yang hendak diperbuatnya kemudian. Ini yang masyarakat rasakan selama ini, dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi seperti tak berdaya menghadapinya,” pungkas anggota Fraksi Partai Gerindra itu.
Senada Hera, Founder Lingkar Kajian Kebangsaan Dewex Sapta Anugerah menilai Bupati Sukabumi hingga saat ini minim inovasi dan terlalu sering melakukan kegiatan seremonial.
“Ya itu. Bupati Sukabumi terlalu sering melakukan kegiatan seremonial, seperti silaturahim, pelepasan, dan lain-lain. Padahal, kegiatan seperti itu seharusnya didelegasikan ke wakil bupati atau sekretaris daerah,” kata Dewex kepada sukabumiheadline.com, Rabu sore.
Terkait solusi kemacetan, Dewek menilai Pemkab Sukabumi selalu terkesan pasrah. Ia menyebut bahwa masyarakat tidak terlalu melihat hasil, namun ingin melihat seberapa sungguh-sungguh pemkab berusaha menyelesaikan kemacetan.
“Ketika kita melihat di berbagai daerah di Jawa Barat, kepala daerah terpilih melakukan penataan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar untuk mengurangi penyebab kemacetan lalu lintas, atau melakukan penertiban bangunan di atas bantaran sungai, kita tidak melihat itu di Sukabumi,” kata Dewek.
“Belum lagi soal Jalan Kabupaten rusak, karena kemacetan tidak selalu disebabkan tingginya volume kendaraan yang melintas. Jalan rusak juga menyebabkan arus lalu lintas menjadi terhambat,” katanya.
Eks Ketua GMNI Sukabumi Raya itu juga menilai, sebagai bupati, Asep Japar belum membuat terobosan apapun.
“Pemkab Sukabumi selalu pasrah menunggu Jalan Tol Bocimi selesai. Padahal, jika ruas Seksi 3 selesai, kemacetan akan berpindah ke wilayah Cisaat. Lalu upaya antisipasi apa yang dilakukan di Cisaat? Kan tidak ada,” kata Dewex.
“Intinya, kita belum melihat bupati membuat terobosan berarti yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini sangat disayangkan. Ketika kabupaten lain di Jawa Barat berlomba berlari mengejar ketertinggalan dan mengimbangi kerja sat set gubernur, sementara di Sukabumi masih terlihat normatif, dari giat seremoni ke seremoni,” pungkasnya.
