Badan diubah jadi Kementerian Haji dan Umrah? Kepala BP Haji: Kami siap

- Redaksi

Jumat, 28 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua BP Haji, Irfan Yusuf atau Gus Irfan - Kemenag

Ketua BP Haji, Irfan Yusuf atau Gus Irfan - Kemenag

sukabumiheadline.com – Wacana Badan Penyelenggara (BP) Haji akan diubah menjadi kementerian menuai berbagai respons, termasuk dari Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf.

Seperti diketahui, wacana terkait perubahan tersebut ramai diperbincangkan. Sebagian menilai BP Haji lebih baik diubah menjadi Kementerian.

“Bagi kami apapun itu Kementerian Haji ataupun Badan Haji kami akan siap melaksanakan,” katanya selepas acara Media Gathering BP Haji di Gedung Kemenag RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025) kemarin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meski demikian, pria yang biasa dipanggil Gus Irfan itu mengatakan pihaknya menerima hasil putusan akhir dari revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Menurutnya, jika memang diubah menjadi Kementerian Haji maka hal itu akan memudahkan pihaknya mengurus proses penyelenggaraan ibadah haji. Tetapi, bila memang tetap menjadi badan maka pihaknya siap.

“Walaupun memang kalau Kementerian Haji akan lebih luas atau lebih ringan kita bergerak ke sana ke sini, tapi kalau tetap perlu Badan Haji kita juga akan siap saja, saya kira itu,” kata dia.

Lebih lanjut, ia menyatakan revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang sedang berlangsung hingga kini sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan BP Haji sebagai otoritas tunggal penyelenggaraan haji di Indonesia.

“Kemudian itu bisa mewujudkan harapan dari Presiden tentang Badan Haji ini, di mana Presiden berharap bahwa badan ini menjadi satu-satunya otoritas tunggal pelaksanaan ibadah haji untuk Indonesia,” pungkasnya.

Berita Terkait

Jurnalis wanita dibunuh dan diperkosa oknum TNI AL, PBNU: Usut tuntas
Jika ada warga bunuh diri karena pinjol, Dedi Mulyadi: Gubernurnya gagal
Prabowo Subianto: Banyak pemimpin dunia ingin mencontoh Program Makan Bergizi Gratis
Gugat UU TNI ke MK, mahasiswa UI: Langgar asas keterbukaan
Jabatan baru Wahyu Mijaya, birokrat asal Sukabumi di bawah komando Dedi Mulyadi
Bunyi genderang perang antara Mendikdasmen dengan Gubernur Jawa Barat
Teror ancam kebebasan pers, PBNU: Bukan tradisi bangsa yang beradab
Setelah UU TNI berikutnya RUU Polri, penolakan rakyat diprediksi semakin masif

Berita Terkait

Rabu, 2 April 2025 - 20:25 WIB

Jurnalis wanita dibunuh dan diperkosa oknum TNI AL, PBNU: Usut tuntas

Rabu, 2 April 2025 - 05:00 WIB

Jika ada warga bunuh diri karena pinjol, Dedi Mulyadi: Gubernurnya gagal

Senin, 31 Maret 2025 - 08:00 WIB

Prabowo Subianto: Banyak pemimpin dunia ingin mencontoh Program Makan Bergizi Gratis

Jumat, 28 Maret 2025 - 00:00 WIB

Gugat UU TNI ke MK, mahasiswa UI: Langgar asas keterbukaan

Kamis, 27 Maret 2025 - 20:11 WIB

Jabatan baru Wahyu Mijaya, birokrat asal Sukabumi di bawah komando Dedi Mulyadi

Berita Terbaru