SUKABUMIHEADLINES.com l Kabar tidak mengenakkan itu adalah, kemungkinan besar air yang kita gunakan untuk mencuci piring, mandi, atau merebus mi instan telah tercemar tinja manusia.
Survei Puslitbang tentang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Kemenkes pada 2020, bertajuk Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga mendapati tujuh dari sepuluh rumah tangga di Indonesia menggunakan air yang terindikasi sudah tercemar kotoran manusi.
Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) Tri Dewi Virgiyanti membeberkan, pada 2020 capaian sanitasi aman di Indonesia baru sebesar 7%. Angka itu jauh lebih rendah dari Thailand (26%) dan India (46%), serta tertinggal jauh dari Singapura (100%).
Tren peningkatan akses sanitasi aman di Indonesia sejauh ini hanya 0,08% per tahun. Namun, Virgianti mengklaim pemerintah terus berusaha memperbaiki sektor ini. Misalnya, dana alokasi khusus sanitasi untuk sektor air limbah domestik dialokasikan kurang lebih Rp12 triliun.
“Infrastruktur penting, tapi ada hal lain yang penting, yaitu kapasitas daerah dalam membangun regulasi kebijakan kelembagaan, terkait sanitasi. Kemudian, kesadaran masyarakat untuk mau membangun septic tank, closet. Masih ada yang belum mau connect sama misalnya, layanan sedot tinja. Bukan golongan bawah, tapi juga golongan ekonomi ke atas,” ujar Virgianti pada webinar “Sudah Amankah Sanitasi di Rumahku?” di kanal YouTube Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 7 Februari 2022.
Untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, Badan Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) menggelar kampanye #DihantuiTai yang memiliki misi mulia, yakni mengajak keluarga Indonesia memerhatikan sanitasi di rumah masing-masing.
“Anak-anak Indonesia #DihantuiTai, panggil pemburu tai,” demikian bunyi poster resmi UNICEF tersebut.
Spesialis Air, Sanitasi, dan Higienitas (WASH) UNICEF Indonesia Maraita Listyasari mengatakan, di balik angka ketercapaian akses sanitasi aman di Indonesia 7%, kesenjangan terlihat kala melihat angka per daerah. Terendah, Nusa Tenggara Timur hanya mencapai 0,6 persen, sementara Bali dan DKI Jakarta sebagai kota besar, berturut-turut hanya 13,76% dan 15,83%.