Beras Langka, DPR: Pemerintah Terlalu Asik dengan Urusan Kekuasaan

- Redaksi

Rabu, 14 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Toko beras. l Istimewa

Toko beras. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai pemerintah terlalu asik mengurus perpolitikan nasional menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 ketimbang persoalan beras.

Hal ini disampaikan Daniel menanggapi terjadinya kelangkaan beras dan melonjaknya harga komoditas pangan tersebut beberapa waktu terakhir.

“Ini tanda pemerintah tidak punya perencanaan matang, enggak fokus mikirin rakyat, terlalu asik dengan urusan politik kekuasaan,” kata Daniel kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah segera mengatasi persoalan tersebut dengan mengambil langkah cepat.

Pemerintah diminta memastikan stok beras dan pangan lainnya tercukupi, serta harga-harganya terkendali.

“Pastikan jalur distribusi tidak ada yang terhambat. Bila tidak dapat diatasi dengan segera akan menimbulkan gejolak sosial dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Baca Juga :  Hasan Nasbi: Kritik Pemasangan Baliho Politik Bisa Jadi Nyinyir Tak Berujung

Hal ini, menurut Daniel, harus dilakukan segera mungkin. Sebab, saat ini kondisi sulit juga dialami para peternak ayam dan sapi.

“Ditambah nelayan semakin dipersulit oleh peraturan-peraturan dan tingginya pajak PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang membuat nelayan merugi dan sulit melaut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Daniel mendesak pemerintah melakukan perbaikan agar rawan pangan tidak melanda masyarakat.

“Sekarang banyak ibu rumah tangga sudah berteriak. Bila para istri sudah teriak, itu tandanya sudah bahaya,” katanya.

Seperti diketahui, produk beras premium di beberapa peritel modern di sejumlah daerah mulai kosong sejak beberapa hari terakhir.

Baca Juga :  Gerindra-PKB Bicara Capres 2024

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian sudah buka suara terkait penyebab kelangkaan beras dan melonjaknya harga komoditas pangan tersebut.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, mundurnya musim tanam dan panen menjadi salah satu penyebab utama pasokan beras menurun sehingga harganya naik.

“Jadi kenaikan harga beras sejauh informasi yang saya terima itu dipengaruhi oleh mundurnya musim tanam,” ujar Haryo, dilansir kompas.com, Selasa.

ia menyebutkan, pada periode Januari hingga Maret 2024, produksi beras diproyeksi mencapai sekitar 5,8 juta ton, turun 37 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Selain itu, pasokan beras juga menurun disebabkan oleh terganggunya pengadaan beras impor Tanah Air, yang dipicu oleh tingginya harga pupuk dunia.

Kemudian, rantai pasok pupuk dunia yang terimbas perang Rusia-Ukraina, mengakibatkan produksi beras di negara asal impor Indonesia juga terganggu.

Berita Terkait

Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi
Respons Dewan Pers soal maraknya wartawan bodrek peras pejabat
Tebus tunggakan ijazah, Pemprov Jawa Barat gelontorkan Rp600 miliar
RI siapkan 20.000 ha lahan pertanian beras-tomat khusus buat Palestina
Tolak usul pemekaran Jawa Barat jadi 5 provinsi, Dedi Mulyadi: Tak realistis!
Sukabumi 20, Pemprov Jawa Barat tutup 118 tambang ilegal
Wacana penambahan kecamatan di Kota Sukabumi, ini pernyataan resmi Sekda Jawa Barat
Jurnalis senior Wina Armada tutup usia, cicit pejuang asal Sukabumi

Berita Terkait

Kamis, 10 Juli 2025 - 15:58 WIB

Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi

Selasa, 8 Juli 2025 - 18:29 WIB

Respons Dewan Pers soal maraknya wartawan bodrek peras pejabat

Selasa, 8 Juli 2025 - 10:00 WIB

Tebus tunggakan ijazah, Pemprov Jawa Barat gelontorkan Rp600 miliar

Selasa, 8 Juli 2025 - 01:03 WIB

RI siapkan 20.000 ha lahan pertanian beras-tomat khusus buat Palestina

Minggu, 6 Juli 2025 - 14:49 WIB

Tolak usul pemekaran Jawa Barat jadi 5 provinsi, Dedi Mulyadi: Tak realistis!

Berita Terbaru

Penampakan luar Situs Bunker Waluran Sukabumi - Ist

Wisata

Mengintip interior Situs Bunker Waluran Sukabumi

Sabtu, 12 Jul 2025 - 02:02 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi gelar raker bahas Raperda RPJMD - Setwan DPRD Kabupaten Sukabumi

Legislatif

DPRD Kabupaten Sukabumi gelar raker bahas Raperda RPJMD

Jumat, 11 Jul 2025 - 18:21 WIB

Teller bank. l Istimewa

Ekonomi

Daftar 14 profesi akan punah dalam 5 tahun

Jumat, 11 Jul 2025 - 13:00 WIB