BPR Kota dan BPR Sukabumi bakal dilarang Otoritas Jasa Keuangan

- Redaksi

Rabu, 27 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor BPR Sukabumi milik Pemkab Sukabumi. - Istimewa

Kantor BPR Sukabumi milik Pemkab Sukabumi. - Istimewa

sukabumiheadline.com – Bank Perekonomian Rakyat atau BPR Kota Sukabumi dan BPR Sukabumi bakal dilarang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dan Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat.

Seperti diketahui, BPR Kota Sukabumi merupakan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) milik Pemkot Sukabumi, dan Perumda BPR Sukabumi dimiliki oleh Pemkab Sukabumi.

Baca Juga: Gawat, karyawan BPR Sukabumi bobol uang nasabah Rp7,2 miliar

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun kekinian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan pengalihan kepemilikan BPR milik Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Hal itu diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae. Menurutnya, akan terjadi sentralisasi antara BPR dan BPD.

“Khusus BPR (milik) Pemda dan Kabupaten tidak akan diperkenankan lagi. Bakal disentralisasikan kepemilikannya ke BPD,” ujarnya, Jumat (22/3/2024).

Baca Juga :  Warga Sukabumi wajib waspada! Ini daftar 654 Pinjol Ilegal terbaru dari OJK modus salah transfer

Nantinya lewat skema ini BPD secara institusi akan memiliki BPR. Kemudian, BPR yang tergabung dalam perseroan itu akan tetap menyalurkan kredit kecil.

“Jadi kepemilikan tidak langsung, [bukan Pemda yang mengakuisisi] tapi melalui BPD yang nantinya akan memiliki BPR,” ucapnya.

Artinya BPD tiap provinsi akan memiliki satu BPR milik Pemda. Di mana, di berbagai kabupaten, kata Dian, ada beberapa cabang BPR. Menurutnya, sinergi BPD dan BPR menjadi penting lantaran perbankan memerlukan intervensi keuangan yang cepat.

“Kalau Pemerintah Daerah kan tergantung, harus lewat siklus budget dan itu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, OJK saat ini juga akan fokus menerapkan aturan single presence policy bagi BPR, di mana otoritas melarang satu pihak mengendalikan lebih dari satu bank, seperti yang berlaku untuk bank umum.

Baca Juga :  Soal Bank Keliling dan Bank Emok di Sukabumi, OJK: Rentenir Bunga Selangit

Baca Juga: Gawat ada 1 di Sukabumi, 120 bank bangkrut karena ini penyebabnya

Tujuan dari upaya ini adalah untuk mempercepat merger sektor BPR sebagai langkah perbaikan kinerja dan meningkatkan pengawasan yang lebih baik atas operasional.

“Jadi, kebijakannya tidak boleh satu orang punya lima atau 10 BPR itu tidak boleh. Semuanya harus jadi satu, dan yang lainnya menjadi kantor cabang, sehingga tidak menganggu akses keuangan masyarakat,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Terkait persaingan, untuk bisa membuat BPR tumbuh dengan baik, maka BPR akan fokus pada segmen UMKM tanpa harus memiliki atensi bersaing dengan bank besar. Ke depan, BPR juga akan berorientasi bank rakyat alias community bank, sehingga pendekatan akan dilakukan secara personal.

“Segmen pasar UMKM itu sangat luas, bisa dikatakan (pasar UMKM) tidak diambil oleh bank-bank besar, termasuk BRI, karena skalanya terlalu kecil untuk bank besar,” ujarnya.

Berita Terkait

Peluang ekspor untuk petani di Sukabumi, daun kratom laku keras di AS untuk vitalitas
Dikeluhkan warga Sukabumi, ternyata segini tarif listrik PLN per KWh setelah program diskon 50%
Warga Sukabumi ngeluh tarif listrik jadi lebih mahal dibanding sebelum program diskon 50%
Siap-siap warga Sukabumi, Menteri ESDM akan ganti LPG dengan DME dan jargas rumah tangga
Daya beli masyarakat anjlok dipicu precautionary saving, warga Sukabumi melakukannya?
Mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di Sukabumi? Begini mekanisme, skema dan usahanya
Klaim program Makan Bergizi Gratis luar biasa bagi ekonomi, Luhut: Kita semua terperangah
Pemprov Jawa Barat dapat uang fantastis setelah bebaskan utang pajak kendaraan

Berita Terkait

Kamis, 3 April 2025 - 12:00 WIB

Peluang ekspor untuk petani di Sukabumi, daun kratom laku keras di AS untuk vitalitas

Rabu, 2 April 2025 - 14:00 WIB

Dikeluhkan warga Sukabumi, ternyata segini tarif listrik PLN per KWh setelah program diskon 50%

Rabu, 2 April 2025 - 01:24 WIB

Warga Sukabumi ngeluh tarif listrik jadi lebih mahal dibanding sebelum program diskon 50%

Sabtu, 29 Maret 2025 - 10:00 WIB

Siap-siap warga Sukabumi, Menteri ESDM akan ganti LPG dengan DME dan jargas rumah tangga

Jumat, 28 Maret 2025 - 13:00 WIB

Daya beli masyarakat anjlok dipicu precautionary saving, warga Sukabumi melakukannya?

Berita Terbaru