sukabumiheadline.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengkaji ulang Hari Jadi Jawa Barat, mengacu tanggal penobatan Prabu Siliwangi saat ditunjuk sebagai Raja Pajajaran.
Hal itu terungkap dalam Musyawarah Majelis Sunda (MMS) menggelar Musyawarah Tahunan ke-II di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Sabtu (22/11/2025).
Dalam forum tersebut, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi tengah membentuk tim pengkaji hari lahir Jawa Barat. Ia mencontohkan Kabupaten Bogor yang menetapkan momentum hari jadi berdasarkan tanggal pelantikan Sri Baduga sebagai raja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Nah, kalau Sunda arahnya Siliwangi, harus ke sana,” ujarnya.
Acara ini berlangsung khidmat di salah satu bangunan bersejarah milik masyarakat Jawa Barat, menjadi momentum penting bagi para tokoh yang hadir untuk memikirkan arah besar Sunda ke depan.
Untuk informasi, sejumlah tokoh berpengaruh hadir dalam forum tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri RI Komjen Pol Purn Akhmad Wiyagus terlihat mengikuti jalannya musyawarah. Hadir pula Presidium Pinisepuh MMS Burhanudin Abdullah serta Pinisepuh MMS sekaligus Ketua Perkumpulan Urang Banten Irjen Pol Purn Taufiequrachman Ruki.
Dedi Mulyadi hadir dan memberikan sambutan langsung, dan mengapresiasi gagasan yang disampaikan MMS. Ia menilai berbagai pemikiran tersebut akan memperkaya nilai dan pengetahuan dalam kebudayaan Jawa Barat.
Menurutnya, usulan itu menjadi amunisi baru bagi upaya pelestarian dan pengembangan identitas Sunda.
“Seperti soal penataan sungai, pembenahan sungai dari Karawang, Indramayu hingga Bogor dimulai. Masukan ini akan memperkaya khazanah,” jelasnya.
Dedi menilai penataan sungai dan hutan di Jawa Barat sudah menjadi kebutuhan mendesak. Ia menyebut langkah tersebut dapat mengembalikan jati diri masyarakat Sunda yang lekat dengan alam. Ia mendorong dukungan masyarakat agar upaya ini terlaksana.
“Saya menata air agar dapat mengalir kembali, bangunan yang menghalangi bakal dibongkar semua. Memuliakan peradaban air,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemulihan sungai dan hutan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan penyewaan bentang alam seperti bantaran sungai atau kawasan hutan.
Sementara itu, Presidium Pinisepuh MMS Dindin S. Maolani menyampaikan pandangannya mengenai persoalan identitas dan kehidupan masyarakat Sunda. Ia menilai masalah-masalah tersebut kini sudah tidak lagi bersifat kecil atau terpisah, tetapi menjadi bagian dari persoalan besar yang saling berkaitan.
Ia merinci tantangan yang melanda kawasan Sunda Raya, mulai dari ketimpangan fiskal pemanfaatan kekayaan alam hingga tata ruang yang terus diekstraksi tetapi belum memberikan manfaat merata bagi rakyat.
Masalah kebudayaan yang makin tersisihkan, situasi pendidikan yang tertinggal, ekonomi yang rentan dan berhadapan dengan kemiskinan, serta kepemimpinan yang sedang tumbuh namun belum solid menjadi perhatian serius.
Sebagai bentuk keseriusan, MMS menyerahkan dokumen manifesto kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Momen ini disaksikan para tokoh yang hadir.
Manifesto tersebut merupakan hasil dari Sawala Maya I dan II serta musyawarah lanjutan di Unpad pada 15 November 2025. Dokumen tersebut memuat empat agenda strategis demi menyongsong Indonesia Emas 2045, yaitu: Penguatan jati diri dan pemajuan kebudayaan Sunda.
Agenda ini mencakup revolusi pendidikan karakter Sunda, kebijakan afirmatif terhadap bahasa dan toponimi, serta inisiasi dana abadi kebudayaan Sunda Raya.
Mendorong keadilan pusat-daerah melalui konsep Sunda jeung Sarakan jeung Sunda jang Negara.
Pelaksanaannya meliputi reforma keadilan fiskal nasional, integrasi Sunda Raya melalui konsep kerja sama ala Benelux, pencabutan moratorium pemekaran daerah otonom baru secara selektif, dan peninjauan ulang kebijakan strategis nasional di wilayah Sunda.
Peningkatan kesejahteraan bersama. Termasuk audit menyeluruh proyek strategis nasional di wilayah Sunda, reforma agraria kultural yang memberi ruang ekonomi rakyat, dan pembangunan berdasarkan data presisi serta Indeks Kesejahteraan Sunda Raya.
Penguatan sistem kepemimpinan Sunda. MMS mengusulkan pembentukan Sunda Leadership Institute, konsolidasi fraksi Sunda Raya di DPR, DPD, dan DPRD, penyusunan buku putih perjuangan Sunda, serta dorongan pengakuan MMS sebagai mitra strategis negara dan daerah.
