Dilaporkan Koalisi Anti Penodaan Agama, Panglima TNI Diminta Fasilitasi Dialog Ulama dan Dudung

- Redaksi

Jumat, 4 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Letjen TNI Dudung Abdurrachman saat menjabat Pangkostrad - Istimewa

Letjen TNI Dudung Abdurrachman saat menjabat Pangkostrad - Istimewa

sukabumiheadline.com l Ketua Rekat Indonesia Raya, Eka Gumilar meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agar memasilitasi pertemuan antara jajaran petinggi TNI AD dengan ulama.

Permintaan dilakukan terkait laporan oleh Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama yang melaporkan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman ke Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspumad).

“Sebaiknya semua pihak difasilitasi, termasuk Jenderal Dudung agar kembali harmonis. Tiang penyangga negara ini ya TNI dan ulama, kalau keduanya gak harmonis, bahaya bangsa ini,” kata Ketua Rekat Indonesia Raya Eka Gumilar, Jumat (4/1/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Eka meyakini, jika pengalima TNI menfasilitasi pertemuan jajaran tinggi TNI dan ulama sebagai forum silaturahmi maka hal itu bakal membawa keberkahaan dan manfaat bagi bangsa.

Terkait pernyataan Dudung yang dilaporkan ke Puspumad, Eka meminta semua pihak, termasuk pelapor sendiri untuk menempuh jalur tabayun terlebih dulu. Menurutnya, tabayun merupakan langkah yang sangat penting untuk mengetahui maksud dan tujuan apa yang disampaikan Jenderal Dudung saat itu.

“Lebih bijak kita lihat tujuannya, tidak hanya fokus kepada kesalahannya. Bukankah Pak Dudung menyampaikan beliau ketika berdoa dalam bahasa indonesia, doa-doanya kebaikan ingin menolong orang lain, mungkin cara penyampaian Pak Dudung dapat menimbulkan salah tafsir, tapi jangan lupa dilihat tujuannya beliau juga baik,” katanya.

Karenanya, Eka meminta semua pihak menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa dan menghindari hal-hal yang berpotensi memecah belah bangsa. “Semua pihak harus mewaspadai tanda tanda perang modern semisal benturan rakyat TNI dan ulama,” kata dia.

Berita Terkait

Dedi Mulyadi: Gedung di Jabar dilarang lebih tinggi dari kantor pemerintah
Sosiolog UI: Tak ada oligarki yang demokratis, pengusaha jadi penguasa tak akan bela rakyat
Jalanan Sukabumi bakal bebas kabel semrawut dan ODOL
Kemnaker siapkan SDM green jobs terampil
Kasus pencabulan pelajar SD, anggota TNI ditetapkan DPO, korban alami depresi
May Day 2026: Ini daftar janji Prabowo soal perlindungan pekerja
Kementerian Imipas: Online scam di Sukabumi diungkap tim intelijen, selective policy ditegakkan
Di Sukabumi Kakorlantas Polri pastikan kawal ribuan buruh peringati May Day ke Jakarta

Berita Terkait

Sabtu, 9 Mei 2026 - 20:51 WIB

Dedi Mulyadi: Gedung di Jabar dilarang lebih tinggi dari kantor pemerintah

Jumat, 8 Mei 2026 - 23:07 WIB

Sosiolog UI: Tak ada oligarki yang demokratis, pengusaha jadi penguasa tak akan bela rakyat

Rabu, 6 Mei 2026 - 20:42 WIB

Jalanan Sukabumi bakal bebas kabel semrawut dan ODOL

Rabu, 6 Mei 2026 - 10:00 WIB

Kemnaker siapkan SDM green jobs terampil

Senin, 4 Mei 2026 - 21:54 WIB

Kasus pencabulan pelajar SD, anggota TNI ditetapkan DPO, korban alami depresi

Berita Terbaru