Dilaporkan Koalisi Anti Penodaan Agama, Panglima TNI Diminta Fasilitasi Dialog Ulama dan Dudung

- Redaksi

Jumat, 4 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Letjen TNI Dudung Abdurrachman saat menjabat Pangkostrad - Istimewa

Letjen TNI Dudung Abdurrachman saat menjabat Pangkostrad - Istimewa

sukabumiheadline.com l Ketua Rekat Indonesia Raya, Eka Gumilar meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agar memasilitasi pertemuan antara jajaran petinggi TNI AD dengan ulama.

Permintaan dilakukan terkait laporan oleh Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama yang melaporkan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman ke Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspumad).

“Sebaiknya semua pihak difasilitasi, termasuk Jenderal Dudung agar kembali harmonis. Tiang penyangga negara ini ya TNI dan ulama, kalau keduanya gak harmonis, bahaya bangsa ini,” kata Ketua Rekat Indonesia Raya Eka Gumilar, Jumat (4/1/2022).

Eka meyakini, jika pengalima TNI menfasilitasi pertemuan jajaran tinggi TNI dan ulama sebagai forum silaturahmi maka hal itu bakal membawa keberkahaan dan manfaat bagi bangsa.

Terkait pernyataan Dudung yang dilaporkan ke Puspumad, Eka meminta semua pihak, termasuk pelapor sendiri untuk menempuh jalur tabayun terlebih dulu. Menurutnya, tabayun merupakan langkah yang sangat penting untuk mengetahui maksud dan tujuan apa yang disampaikan Jenderal Dudung saat itu.

Baca Juga :  KASAD Jenderal Dudung Minta Jangan Terlalu Dalam Mempelajari Agama

“Lebih bijak kita lihat tujuannya, tidak hanya fokus kepada kesalahannya. Bukankah Pak Dudung menyampaikan beliau ketika berdoa dalam bahasa indonesia, doa-doanya kebaikan ingin menolong orang lain, mungkin cara penyampaian Pak Dudung dapat menimbulkan salah tafsir, tapi jangan lupa dilihat tujuannya beliau juga baik,” katanya.

Karenanya, Eka meminta semua pihak menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa dan menghindari hal-hal yang berpotensi memecah belah bangsa. “Semua pihak harus mewaspadai tanda tanda perang modern semisal benturan rakyat TNI dan ulama,” kata dia.

Berita Terkait

Serikat Pekerja tuntut makzulkan Dedi Mulyadi ke DPRD Jawa Barat
Setelah tak di bawah Kemenag, kini BP Haji berubah jadi Kementerian Haji dan Umrah
Budi G. Sadikin dan Dedi Mulyadi akan benahi pelayanan kesehatan di Sukabumi
Ditanya soal balita di Sukabumi mati karena cacingan, Menko PMK Pratikno mengaku ngantuk
Tragedi balita Raya dipenuhi cacing, Wamensos: Pemda Sukabumi harus aktif
Mayoritas warga Jawa Barat tak puas kinerja Dedi Mulyadi
Nomor 8 pria asal Sukabumi, ini daftar Kombes Pol pecah bintang jadi Brigjen hadiah HUT RI
Demonstrasi di Pati diwarnai kerusuhan, massa tuntut bupati mundur

Berita Terkait

Selasa, 26 Agustus 2025 - 15:38 WIB

Serikat Pekerja tuntut makzulkan Dedi Mulyadi ke DPRD Jawa Barat

Senin, 25 Agustus 2025 - 13:23 WIB

Setelah tak di bawah Kemenag, kini BP Haji berubah jadi Kementerian Haji dan Umrah

Minggu, 24 Agustus 2025 - 01:14 WIB

Budi G. Sadikin dan Dedi Mulyadi akan benahi pelayanan kesehatan di Sukabumi

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 00:16 WIB

Ditanya soal balita di Sukabumi mati karena cacingan, Menko PMK Pratikno mengaku ngantuk

Jumat, 22 Agustus 2025 - 20:47 WIB

Tragedi balita Raya dipenuhi cacing, Wamensos: Pemda Sukabumi harus aktif

Berita Terbaru

Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi - Facebook

Jawa Barat

Serikat Pekerja tuntut makzulkan Dedi Mulyadi ke DPRD Jawa Barat

Selasa, 26 Agu 2025 - 15:38 WIB

Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rosiade - Instagram

Konten

Pratama Arhan diam-diam gugat cerai Azizah Salsha

Senin, 25 Agu 2025 - 18:50 WIB