Dilaporkan Koalisi Anti Penodaan Agama, Panglima TNI Diminta Fasilitasi Dialog Ulama dan Dudung

- Redaksi

Jumat, 4 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Letjen TNI Dudung Abdurrachman saat menjabat Pangkostrad - Istimewa

Letjen TNI Dudung Abdurrachman saat menjabat Pangkostrad - Istimewa

sukabumiheadline.com l Ketua Rekat Indonesia Raya, Eka Gumilar meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agar memasilitasi pertemuan antara jajaran petinggi TNI AD dengan ulama.

Permintaan dilakukan terkait laporan oleh Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama yang melaporkan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman ke Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspumad).

“Sebaiknya semua pihak difasilitasi, termasuk Jenderal Dudung agar kembali harmonis. Tiang penyangga negara ini ya TNI dan ulama, kalau keduanya gak harmonis, bahaya bangsa ini,” kata Ketua Rekat Indonesia Raya Eka Gumilar, Jumat (4/1/2022).

Eka meyakini, jika pengalima TNI menfasilitasi pertemuan jajaran tinggi TNI dan ulama sebagai forum silaturahmi maka hal itu bakal membawa keberkahaan dan manfaat bagi bangsa.

Terkait pernyataan Dudung yang dilaporkan ke Puspumad, Eka meminta semua pihak, termasuk pelapor sendiri untuk menempuh jalur tabayun terlebih dulu. Menurutnya, tabayun merupakan langkah yang sangat penting untuk mengetahui maksud dan tujuan apa yang disampaikan Jenderal Dudung saat itu.

Baca Juga :  Anies Baswedan Akan Posisikan Ulama Tempat Konsultasi, Bukan Musuh Pemerintah

“Lebih bijak kita lihat tujuannya, tidak hanya fokus kepada kesalahannya. Bukankah Pak Dudung menyampaikan beliau ketika berdoa dalam bahasa indonesia, doa-doanya kebaikan ingin menolong orang lain, mungkin cara penyampaian Pak Dudung dapat menimbulkan salah tafsir, tapi jangan lupa dilihat tujuannya beliau juga baik,” katanya.

Karenanya, Eka meminta semua pihak menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa dan menghindari hal-hal yang berpotensi memecah belah bangsa. “Semua pihak harus mewaspadai tanda tanda perang modern semisal benturan rakyat TNI dan ulama,” kata dia.

Berita Terkait

Soal 17+8 tuntutan, Menkeu Purbaya: Hanya tuntutan sebagian kecil rakyat
Sri Mulyani out, siapa Purbaya Yudhi Sadewa Menkeu baru dilantik Prabowo?
Tito Karnavian instruksikan bupati dan wali kota hidupkan kembali pos ronda
Rekap aksi 25-31 Agustus 2025 dalam angka: Ribuan ditangkap dan luka, 10 tewas direpresi aparat
Ajukan 10 tuntutan, gedung DPRD Jawa Barat ditimpuki sampah oleh massa emak-emak
5 anggota dinonaktifkan masih terima gaji-fasilitas? Beda pendapat pimpinan DPR
Sri Mulyani naikan anggaran Polri jadi Rp145,7 triliun
Innalilahi, budayawan Sunda sekaligus musisi Acil Bimbo meninggal dunia

Berita Terkait

Selasa, 9 September 2025 - 17:19 WIB

Soal 17+8 tuntutan, Menkeu Purbaya: Hanya tuntutan sebagian kecil rakyat

Senin, 8 September 2025 - 18:17 WIB

Sri Mulyani out, siapa Purbaya Yudhi Sadewa Menkeu baru dilantik Prabowo?

Senin, 8 September 2025 - 14:25 WIB

Tito Karnavian instruksikan bupati dan wali kota hidupkan kembali pos ronda

Jumat, 5 September 2025 - 00:01 WIB

Rekap aksi 25-31 Agustus 2025 dalam angka: Ribuan ditangkap dan luka, 10 tewas direpresi aparat

Kamis, 4 September 2025 - 17:56 WIB

Ajukan 10 tuntutan, gedung DPRD Jawa Barat ditimpuki sampah oleh massa emak-emak

Berita Terbaru

Dukungan netizen terhadap kemerdekaan Bangsa Palestina. l Istimewa

Internasional

Negara Palestina merdeka, ini daftar negara pro, abstain dan menolak

Selasa, 16 Sep 2025 - 00:11 WIB

Sukabumi

Innalillahi, rumah ustadz di Surade Sukabumi ludes terbakar

Senin, 15 Sep 2025 - 14:32 WIB