Dilaporkan Koalisi Anti Penodaan Agama, Panglima TNI Diminta Fasilitasi Dialog Ulama dan Dudung

- Redaksi

Jumat, 4 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Letjen TNI Dudung Abdurrachman saat menjabat Pangkostrad - Istimewa

Letjen TNI Dudung Abdurrachman saat menjabat Pangkostrad - Istimewa

sukabumiheadline.com l Ketua Rekat Indonesia Raya, Eka Gumilar meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agar memasilitasi pertemuan antara jajaran petinggi TNI AD dengan ulama.

Permintaan dilakukan terkait laporan oleh Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama yang melaporkan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman ke Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspumad).

“Sebaiknya semua pihak difasilitasi, termasuk Jenderal Dudung agar kembali harmonis. Tiang penyangga negara ini ya TNI dan ulama, kalau keduanya gak harmonis, bahaya bangsa ini,” kata Ketua Rekat Indonesia Raya Eka Gumilar, Jumat (4/1/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Eka meyakini, jika pengalima TNI menfasilitasi pertemuan jajaran tinggi TNI dan ulama sebagai forum silaturahmi maka hal itu bakal membawa keberkahaan dan manfaat bagi bangsa.

Terkait pernyataan Dudung yang dilaporkan ke Puspumad, Eka meminta semua pihak, termasuk pelapor sendiri untuk menempuh jalur tabayun terlebih dulu. Menurutnya, tabayun merupakan langkah yang sangat penting untuk mengetahui maksud dan tujuan apa yang disampaikan Jenderal Dudung saat itu.

“Lebih bijak kita lihat tujuannya, tidak hanya fokus kepada kesalahannya. Bukankah Pak Dudung menyampaikan beliau ketika berdoa dalam bahasa indonesia, doa-doanya kebaikan ingin menolong orang lain, mungkin cara penyampaian Pak Dudung dapat menimbulkan salah tafsir, tapi jangan lupa dilihat tujuannya beliau juga baik,” katanya.

Karenanya, Eka meminta semua pihak menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa dan menghindari hal-hal yang berpotensi memecah belah bangsa. “Semua pihak harus mewaspadai tanda tanda perang modern semisal benturan rakyat TNI dan ulama,” kata dia.

Berita Terkait

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis
Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG
KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah
Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah
Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan
BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu
Survei capres SMRC: Elektabilitas Prabowo tertinggal dari KDM, Anies ketiga
414 SPPG bermasalah, ratusan miliar dikembalikan ke kas negara

Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 04:00 WIB

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis

Minggu, 9 Agustus 2026 - 21:00 WIB

Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG

Minggu, 9 Agustus 2026 - 14:22 WIB

KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah

Kamis, 6 Agustus 2026 - 04:25 WIB

Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah

Senin, 3 Agustus 2026 - 04:22 WIB

Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan

Berita Terbaru

Ilustrasi dumphone atau ponsel bodoh atau handphone jadul - sulabumiheadline.com

Trend

Tinggalkan smartphone, Gen Z kompak pilih dumbphone

Selasa, 11 Agu 2026 - 14:06 WIB

Ilustrasi knalpot brong - sukabumiheadline.com

Jawa Barat

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis

Selasa, 11 Agu 2026 - 04:00 WIB