Ditanya Mahasiswa Soal Big Data, Luhut: Saya Punya Hak untuk Tak Membagikan

- Redaksi

Rabu, 13 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan atau LBP menghampiri aksi massa mahasiswa di kawasan Balai Sidang Universitas Indonesia Depok, Selasa (12/4/2022).

Saat berdialog dengan mahasiswa LBP menegaskan, dirinya tak pernah mengatakan secara terang-terangan di media untuk mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi berlanjut hingga tiga periode.

Luhut juga meminta agar mahasiswa lebih tenang memahami permasalahan. “Jangan marah-marah, dengerin! Saya tidak pernah bilang jokowi tiga periode. Yang pernah saya katakan adalah banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Itu saja, apa salah?” kata Luhut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, pernyataan Luhut memantik sejumlah pertanyaan dari mahasiswa. Salah satunya terkait bukti big data yang sempat digaungkan oleh LBP.

“Ada buktinya tidak pak, kita minta transparansi soal big data,” teriak mahasiswa. Luhut pun langsung menjawabnya. Dia juga mengatakan punya hak untuk tidak menyebarluaskan big data tersebut.

“Ada di saya. Kan saya punya hak juga untuk tidak membagikan kepada kalian, gak ada masalah. Ngapain mesti ribut,” tukas Luhut.

Luhut kemudian menekankan kepada mahasiswa pentingnya belajar untuk berdemokrasi hingga perbedaan pendapat dalam sebuah argumentasi. Luhut menggunakan analogi-analogi soal demokrasi itu.

“Kamu harus demokrasi, bahwa nanti kamu juga sama istrimu, pacarmu akan berbeda pendapat,” ungkap Luhut. Kalangan mahasiswa tak mau diam. Mereka juga mempertanyakan posisi Luhut dalam pemerintahan. “Tapi bapak ini pejabat publik,” tegas mahasiswa.

Tetapi, Luhut tak mau kalah. Dia menjawab sambil meminta mahasiswa mendengarkan. “Saya juga punya anak mahasiswa. Jadi kalian itu jangan emosional, dengerin dulu. Kita beda pendapat itu wajar. Nanti juga kalau nikah dengan istri punya pandangan masing-masing,” kata LBP.

Berita Terkait

BNN mau larang vape, didukung pimpinan Komisi III DPR ini
Kabar baik untuk sopir angkot di Jawa Barat, Dedi Mulyadi tawarkan kredit EV tanpa DP
Temuan Komnas HAM: Penyiram air keras ke Andrie Yunus belasan orang, ada sipil
Bayar pajak kendaraan masih harus ada KTP, KDM nonaktifkan Kepala Samsat Bandung
KontraS: Kasus siram air keras ke Andrie Yunus, Operasi Sadang dan libatkan 16 orang
KDM: Bangun trotoar estetik di Jabar, istilah shelter ganti “pangiuhan”
Kedubes Iran belasungkawa gugurnya tentara Indonesia, kutuk serangan Israel
Angkot di Sukabumi diliburkan Pemprov, dapat kompensasi Rp200 ribu

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 00:37 WIB

BNN mau larang vape, didukung pimpinan Komisi III DPR ini

Kamis, 9 April 2026 - 14:22 WIB

Kabar baik untuk sopir angkot di Jawa Barat, Dedi Mulyadi tawarkan kredit EV tanpa DP

Kamis, 9 April 2026 - 05:48 WIB

Temuan Komnas HAM: Penyiram air keras ke Andrie Yunus belasan orang, ada sipil

Rabu, 8 April 2026 - 18:10 WIB

Bayar pajak kendaraan masih harus ada KTP, KDM nonaktifkan Kepala Samsat Bandung

Rabu, 1 April 2026 - 12:20 WIB

KontraS: Kasus siram air keras ke Andrie Yunus, Operasi Sadang dan libatkan 16 orang

Berita Terbaru

Ilustrasi vape - sukabumiheadline.com

Nasional

BNN mau larang vape, didukung pimpinan Komisi III DPR ini

Jumat, 10 Apr 2026 - 00:37 WIB