Ditegur Jokowi, TNI akan Tertibkan Percakapan di Grup WhatsApp

- Redaksi

Rabu, 2 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KSAL Laksamana Yudo Margono. l Istimewa

KSAL Laksamana Yudo Margono. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, mewakili Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bakal melakukan instrospeksi internal dan menegur anggotanya terkait pembicaraan dalam grup WhatsApp jajaran TNI.

Personel TNI beserta keluarganya tetap harus tegak lurus untuk mendukung program-program pemerintah. Hal ini Yudo sampaikan merespons pernyataan Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2022 terkait grup WhatsApp di kalangan TNI-Polri yang perlu didisiplinkan.

“Nanti itu menjadi teguran maupun interospeksi bagi kami TNI-Polri, khususnya TNI AL, AD, dan AU dalam kita tekankan lagi pada kita nanti supaya tidak terjadi seperti itu,” kata Yudo, dikutip dari kompas.com, Selasa (1/3/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yudo menambahkan, personel TNI-Polri harus loyal dan tegak lurus dalam mengawal kedaulatan Indonesia. Ia pun berjanji akan melakukan evaluasi terhadap anggota TNI, termasuk keluarganya.

“Kalau memang tadi adalah teguran Bapak Presiden kepada kami untuk interopeksi lagi, evaluasi lagi ke dalam,” ujar dia.

Baca Juga :  Luhut Minta Capres Belajar ke Jokowi

Presiden Jokowi menyampaikan TNI-Polri tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi. Hal itu bermula saat Jokowi menyinggung soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah diatur oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR.

Menurutnya, TNI-Polri perlu terlibat untuk memberikan contoh kepada masyarakat dalam mendukung rencana pemindahan itu. “Untuk mencapai ini, dibutuhkan yang namanya kedisiplinan nasional. Ini yang kita sekarang ini lemah. Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat, urusan yang satu ini kedisiplinan nasional, tapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah,” kata Jokowi.

Diberitakan republika.co.id, Jokowi menyebut, disiplin itu tidak hanya mengikat bagi personel TNI-Polri yang bertugas, tetapi juga berlaku terhadap keluarga mereka masing-masing. Ia mengungkapkan, anggota maupun keluarga TNI-Polri tidak bisa sembarangan mengundang penceramah atau pihak luar untuk datang ke lingkungannya.

Baca Juga :  Sejoli Bukan Pasutri dan Miras Diamankan, Operasi Pekat Satpol PP Sukabumi Bocor

“Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Enggak bisa ibu-ibu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain, manggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi, di tentara, polisi, enggak bisa seperti itu, harus dikoordinir secara kesatuan,” kata Jokowi.

“Makro mikro harus kita urus juga, tahu-tahu undang penceramah radikal, nah hati-hati,” kata dia.

Selain itu, Jokowi mengingatkan agar hal-hal kecil lainnya, seperti WhatsApp grup harus mulai didisiplinkan. Sebab, ia mencontohkan, dalam aplikasi pesan itu muncul salah satu percakapan yang tak disiplin, yakni terkait penolakan IKN.

“Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diteruskan, hati-hati. Misalnya, bicara mengenai IKN, enggak setuju, IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA grup dibaca gampang,” katanya.

“Hati-hati dengan ini, dimulai dari yang kecil nanti membesar dan kita ke kedisiplinan TNI dan Polri karena disiplin tentara dan Polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan,” kata dia.

Berita Terkait

Warga Sukabumi punya sertifikat tanah terbit sebelum 1997? Menteri ATR/BPN minta urus ulang!
Jurnalis wanita dibunuh dan diperkosa oknum TNI AL, PBNU: Usut tuntas
Jika ada warga bunuh diri karena pinjol, Dedi Mulyadi: Gubernurnya gagal
Prabowo Subianto: Banyak pemimpin dunia ingin mencontoh Program Makan Bergizi Gratis
Gugat UU TNI ke MK, mahasiswa UI: Langgar asas keterbukaan
Jabatan baru Wahyu Mijaya, birokrat asal Sukabumi di bawah komando Dedi Mulyadi
Bunyi genderang perang antara Mendikdasmen dengan Gubernur Jawa Barat
Teror ancam kebebasan pers, PBNU: Bukan tradisi bangsa yang beradab

Berita Terkait

Jumat, 4 April 2025 - 01:11 WIB

Warga Sukabumi punya sertifikat tanah terbit sebelum 1997? Menteri ATR/BPN minta urus ulang!

Rabu, 2 April 2025 - 20:25 WIB

Jurnalis wanita dibunuh dan diperkosa oknum TNI AL, PBNU: Usut tuntas

Rabu, 2 April 2025 - 05:00 WIB

Jika ada warga bunuh diri karena pinjol, Dedi Mulyadi: Gubernurnya gagal

Senin, 31 Maret 2025 - 08:00 WIB

Prabowo Subianto: Banyak pemimpin dunia ingin mencontoh Program Makan Bergizi Gratis

Jumat, 28 Maret 2025 - 00:00 WIB

Gugat UU TNI ke MK, mahasiswa UI: Langgar asas keterbukaan

Berita Terbaru