Dua Versi soal 14 Buruh Berjilbab di PT Nina II Parungkuda Sukabumi Dilarang Bekerja

- Redaksi

Minggu, 29 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Buruh PT Nina II bersama Kapolsek Parungkuda. l Istimewa

Buruh PT Nina II bersama Kapolsek Parungkuda. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINE.com l PARUNGKUDA – Sebanyak 14 buruh wanita PT Nina II Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, melakukan aksi mogok kerja pada Jumat, 27 Mei 2022. Mogok kerja dipicu adanya larangan mengenakan jilbab dari pihak perusahaan.

Aksi mogok kerja dilakukan ke-14 buruh tersebut dengan cara berkumpul di sekitar kawasan pabrik. Namun, alih alih merespons aksi para buruh, pihak perusahaan malah dituding menggantikan posisi mereka dengan buruh lainnya.

Diakui IA (27), pelarangan tersebut terbilang aneh karena sebelumnya mereka bisa tetap bekerja meskipun mengenakan jilbab.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sebelumnya tidak ada larangan, tapi kemudian salah seorang bagian HRD menyampaikan larangan tersebut,” ujarnya kepada sukabumiheadline.com, Sabtu (28/5/2022).

“Lalu posisi kami diganti oleh pihak perusahaan dengan menempatkan karyawan lain yang gak pakai jilbab,” tambah dia.

Diakui IA, jika tidak ada kesepakatan dengan pihak perusahaan, ia bersama ke-13 buruh lainnya akan melakukan aksi lanjutan.

Temuan Pihak Kepolisian

Peristiwa tersebut mendapat porsi pemberitaan dari berbagai media di Sukabumi. Merespons hal tersebut pihak kepolisian pun turun tangan, mengkroscek kebenaran isi berita terkait larangan berjilbab bagi buruh PT Nina II tersebut.

Kapolsek Parungkuda AKP Iman Prayitno mengatakan bahwa terkait berita pelarangan penggunaan hijab buruh PT Nina II, pihaknya telah melaksanakan pengecekan ke lapangan terkait berita tersebut dapat disampaikan bahwa terdapat miskomunikasi antara pihak perusahaan dan pegawai,

“Hasil klarifikasi bersama HRD PT Nina II bertempat di Mapolsek Parungkuda bahwa yang terjadi adalah bukan pelarangan memakai hijab tetapi pihak perusahaan meminta pegawai untuk merapihkan hijab pada saat jam kerja,” jelasnya dalam keterangan resmi diterima sukabumiheadline.com, Sabtu malam.

Adapun, terkait berita pergantian pegawai yang terjadi adalah adanya perpindahan lokasi kerja pegawai dari PT Nina I Ke PT Nina II bukan mengganti pegawai yang melakukan aksi unjuk rasa.

“Kami yang hadir di lokasi bersama unsur Forkopimcam Parungkuda, pihak desa dan Koramil,” tambah Iman.

Berita Terkait

DPRD Kabupaten Sukabumi: Hak Asasi Manusia adalah kebutuhan
Kali pertama di era Bupati Sukabumi Asep Japar, ini alasan Hari Juang Siliwangi 2025 ditunda
Peringatan Hari Juang Siliwangi 2025 di Sukabumi ditunda, PP: Penyimpangan sejarah, cacat administrasi
Pesan DPRD Kabupaten Sukabumi pada Hakordia 2025: Satukan Aksi Basmi Korupsi
Setelah bertahun-tahun akhirnya jembatan gantung 80 meter di Sukabumi dibangun TNI
Kisah gadis belia asal Sukabumi ditipu bos RM sup kaki kambing, dipaksa prostitusi online
Hari Aids Sedunia 2025, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi: Perkuat kolaborasi
Rumah warga jebol, dua musibah longsor di Nagrak Sukabumi

Berita Terkait

Rabu, 10 Desember 2025 - 22:48 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi: Hak Asasi Manusia adalah kebutuhan

Rabu, 10 Desember 2025 - 19:10 WIB

Kali pertama di era Bupati Sukabumi Asep Japar, ini alasan Hari Juang Siliwangi 2025 ditunda

Rabu, 10 Desember 2025 - 16:06 WIB

Peringatan Hari Juang Siliwangi 2025 di Sukabumi ditunda, PP: Penyimpangan sejarah, cacat administrasi

Selasa, 9 Desember 2025 - 21:22 WIB

Pesan DPRD Kabupaten Sukabumi pada Hakordia 2025: Satukan Aksi Basmi Korupsi

Senin, 8 Desember 2025 - 21:02 WIB

Setelah bertahun-tahun akhirnya jembatan gantung 80 meter di Sukabumi dibangun TNI

Berita Terbaru