Fitch Solution: Proyek Infrastruktur Nasional Bikin Utang BUMN Membengkak

- Redaksi

Sabtu, 11 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Konstruksi I Istimewa

Ilustrasi Konstruksi I Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com – Proyek pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berdampak besar pada kondisi keuangan BUMN konstruksi yang terlibat di dalamnya. Terlebih pandemi Covid-19 selama satu tahun lebih membuat utang BUMN turut meningkat.

Fitch Solution dalam laporannya mengungkapkan, pada awalnya pemerintah Indonesia mengalokasikan proporsi yang cukup besar dalam Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk pembangunan infrastruktur.

Sayangnya, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian alokasi dana guna penanganan krisis termasuk pembangunan infastruktur perawatan kesehatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hal tersebut dapat menyebabkan proyek dalam fase pra-konstruksi mendatang ada di bawah tekanan berat, terutama yang didanai negara,” jelas Fitch Solution, dilansir Kompas.com, Rabu (8/9/2021).

Dengan demikian, harus ada dukungan berupa penyertaan modal atau suntikan dana meskipun kondisi keuangan negara saat ini masih belum stabil. Berdasarkan data dari Proyek Utama Infrastruktur (KPD), lebih dari 50 persen pekerjaan konstruksi diberikan kepada BUMN yang sudah mapan seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk,  PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (PErsero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

BUMN ini terlibat dalam sebagian besar proyek infrastruktur raksasa seperti Pelabuhan Laut Dalam Patimban di Jawa Barat hingga pembangunan Sistem Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. “Akibat dari Indonesia booming infrastruktur, BUMN terus menambah utang dalam jumlah besar dan terancam mengalami kesulitan keuangan, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19,” papar Fitch Solution.

Kondisi ini menyebabkan penundaan pada pelaksanaan proyek dan gangguan arus kas sehingga bisa menjadi masalah bagi BUMN bidang konstruksi. Hal ini semakin diperumit oleh lonjakan harga bahan bangunan sepanjang tahun 2021, meskipun diperkirakan akan normal pada tahun 2022.

Berita Terkait

Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2027 ditetapkan jadi segini
Menghitung volume produksi tanaman hias dari Sukabumi per tahun
Mau merantau? Sebaiknya hindari 15 kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia ini
4 shuttle bus layani Jakarta-Sukabumi PP, tarif, jadwal dan titik keberangkatan
Termasuk ruas Parungkuda-Sukabumi Barat, ini daftar jalan tol gratis saat libur Nataru
Berlibur ke Sukabumi? Ini info terbaru pembangunan rest area Jalan Tol Bocimi
Pengusaha wajib setor dana cadangan pesangon, sanksi pidana bagi yang menolak
UMKM Sukabumi Mahorahora tembus pasar luar negeri usai raih penghargaan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 06:12 WIB

Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2027 ditetapkan jadi segini

Sabtu, 21 November 2026 - 02:10 WIB

Menghitung volume produksi tanaman hias dari Sukabumi per tahun

Jumat, 20 November 2026 - 14:04 WIB

Mau merantau? Sebaiknya hindari 15 kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia ini

Rabu, 18 November 2026 - 03:21 WIB

4 shuttle bus layani Jakarta-Sukabumi PP, tarif, jadwal dan titik keberangkatan

Selasa, 17 November 2026 - 14:00 WIB

Termasuk ruas Parungkuda-Sukabumi Barat, ini daftar jalan tol gratis saat libur Nataru

Berita Terbaru

Ilustrasi gaji atau tunjangan hari raya (THR) - sukabumiheadline.com

Regulasi

Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2027 ditetapkan jadi segini

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:12 WIB