Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi: Bansos Harus Diterima Utuh Rp600 Ribu

- Redaksi

Rabu, 2 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Agus Mulyadi. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

Agus Mulyadi. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l CICURUG – Berkaitan dengan pencairan bantuan sosial (Bansos) BPNT/PKH Tunai senilai Rp600 ribu dari Kementrian Sosial (Kemensos), Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi berharap bisa diterima secara utuh, tanpa potongan apapun.

“Mengimbau kepada masyarakat penerima untuk bisa menggunakan pola yang baru ini berupa uang cash sebesar Rp600 ribu. Pertama, harus dipastikan diterima utuh tanpa potongan apapun,” harap anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi HM Agus Mulyadi, kepada sukabumiheadline.com, Rabu (2/2/2022).

Agus juga berharap mekanisme pencairan sesuai konsep yang disampaikan oleh negara hari ini, yakni digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.

“Harus digunakan untuk memenuhi keperluan masyarakat yang betul-betul dibutuhkan, baik itu sembako dan kebutuhan-kebutuhan lain keperluan sehari-hari,” tambah Agus.

Ia juga meminta kepada aparatur baik di tingkat kecamatan, tingkat desa dan seluruh yang terlibat untuk tidak mengarahkan penerima manfaat untuk berbelanja ke e-warong tertentu.

Baca Juga :  Jalan rusak di Ciambar Sukabumi disebut wisata alam banyak yang tanya harga tiket masuk

“Mengimbau untuk tidak mengarahkan lagi agar uang digunakan atau dibeli di e-warong tertentu karena sudah menjadi hak masyarakat. Biarkan masyarakat menggunakan (uangnya-red). Sehingga, uang yang ada bisa bergulir di seluruh warung-warung di Kabupaten Sukabumi,” harap dia.

Lebih jauh, Agus berharap aparat dan media untuk sama-sama mengawasi karena perguliran uang yang di turunkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

“Saya berharap aparat dan media bisa ikut mengawasi karena uang yang diturunkan pemerintah bertujuan untuk mengungkit perekonomian di masyarakat,” pungkas Agus.

Berita Terkait

Dualisme berakhir, ini susunan pengurus DPP PPP, siapa jadi ketum?
Klaim Mardiono terpilih jadi Ketum PPP secara aklamasi dibantah Rommy
Diwarnai kericuhan, Muhammad Mardiono Ketua Umum PPP secara aklamasi
Respons berbeda Titiek Soeharto dengan Jokowi soal Prabowo-Gibran 2 periode
Jokowi perintahkan relawan dukung Prabowo-Gibran 2 periode
KPU bikin aturan rahasiakan data Capres-Cawapres, termasuk ijazah
Kisah hidup, harta dan kontoversi Budi Arie, loyalis Jokowi dipecat Prabowo dari Menkop
Prabowo reshuffle kabinet, ini daftar 5 menteri dipecat

Berita Terkait

Senin, 6 Oktober 2025 - 17:11 WIB

Dualisme berakhir, ini susunan pengurus DPP PPP, siapa jadi ketum?

Minggu, 28 September 2025 - 17:10 WIB

Klaim Mardiono terpilih jadi Ketum PPP secara aklamasi dibantah Rommy

Sabtu, 27 September 2025 - 23:31 WIB

Diwarnai kericuhan, Muhammad Mardiono Ketua Umum PPP secara aklamasi

Rabu, 24 September 2025 - 22:22 WIB

Respons berbeda Titiek Soeharto dengan Jokowi soal Prabowo-Gibran 2 periode

Sabtu, 20 September 2025 - 13:48 WIB

Jokowi perintahkan relawan dukung Prabowo-Gibran 2 periode

Berita Terbaru

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi - Kang Dedi Mulyadi

Jawa Barat

Kebijakan Dedi Mulyadi Rp1.000 Sapoe diragukan warga Sukabumi

Senin, 6 Okt 2025 - 19:25 WIB