Ganjar Pranowo Curhat Sudah Bayar Pajak, Tapi Masih Dikejar-kejar

- Redaksi

Rabu, 25 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sukabumiheadline.com l Calon Presiden dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo buka suara mengenai sistem perpajakan di Indonesia yang masih jauh dari tataran ideal.

Menurutnya, terdapat persoalan yang harus dibenahi baik dari sisi pembayaran pajak hingga warga yang sudah menjalankan kewajibannya tapi masih dikejar oleh petugas.

Ganjar menyampaikan hal itu dalam 11th US-Indonesia Investment Summit Mapping the Legacy, Navigating, the Future 24 Oktober 2023 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (24/10/2023) kemarin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, bahasa dan aturan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih sulit dipahami masyarakat.

“Kewajiban warga negara membayar pajak, pertanyaannya adalah kenapa kok membayar pajak sulit kenapa kemudian tidak dipermudah maka penataan mulai dari regulasinya sistem dan kelembagaannya,” harap dia.

Ditjen Pajak, tambah Ganjar, wajib berisikan orang dengan penuh integritas dan dedikasi. Hal itu dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

Karenanya, petugas pajak yang sengaja mencari celah untuk mendapatkan uang dari jalur yang tidak benar juga harus ditindak tegas.

“Saya kira cepat diganti jangan ragu-ragu. Kalau ada keraguan itu ini tidak akan pernah tercapai,” terangnya.

Ganjar juga menyinggung kebiasaan Ditjen Pajak mengejar warga yang sudah menjalankan kewajibannya. Bahkan mereka yang sudah melakukan permohonan pengampunan pajak (tax amnesty).

“Kemudahan-kemudahan inilah yang membikin badan dan pengusaha rindu pada soal itu. Karena saya juga ikut tax amnesty saya udah bayar pajak kenapa saya masih dikejar. Itu tidak fair. Padahal kita ingin lari lebih cepat. Kita ingin maju lebih cepat lagi dan itu tidak bisa,” kata Ganjar.

Berita Terkait

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis
Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG
KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah
Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah
Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan
BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu
Survei capres SMRC: Elektabilitas Prabowo tertinggal dari KDM, Anies ketiga
414 SPPG bermasalah, ratusan miliar dikembalikan ke kas negara

Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 04:00 WIB

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis

Minggu, 9 Agustus 2026 - 21:00 WIB

Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG

Minggu, 9 Agustus 2026 - 14:22 WIB

KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah

Kamis, 6 Agustus 2026 - 04:25 WIB

Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah

Senin, 3 Agustus 2026 - 04:22 WIB

Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan

Berita Terbaru