Hasil sidak pabrik AQUA, Dedi Mulyadi sampai harus bikin aturan baru

sukabumiheadline.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menerbitkan aturan anyar. Hal itu diungkapkan ketika melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke salah satu pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) AQUA, PT Tirta Investama di Subang, Jawa Barat. Baca selengkapnya: Sidak pabrik, KDM kaget sumber air AQUA dari sumur bor bukan mata air

Aturan terbaru yang akan dibuat Dedi Mulyadi bertujuan mengatur spesifikasi angkutan pengangkut produk AQUA. Pada dua video terbarunya berdurasi 30 menit di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Gubernur Jawa Barat itu menekankan agar armada pengangkut AQUA menggunakan truk sumbu 2 yang memiliki kapasitas mm 5-8 ton. Baca selengkapnya: Dedi Mulyadi ancam tak perpanjang izin AQUA, langgar aturan dan merusak jalan

Dengan truk spesifikasi ini, dia menyebut tak berdampak negatif terhadap umur jalan, pengiriman bisa berjalan selama 24 jam, dan makin banyak tenaga kerja yang terserap. Oleh karena itu, dia akan merilis aturan anyar berupa Peraturan Gubernur (Pergub) pada Senin (27/10/2025).

“Senin saya keluarin Pergub-nya,” ujarnya, dikutip sukabumiheadline.com, Ahad (26/10/2025).

Berita Terkait: Antara Seruan Boikot AQUA, Sejarah Pendirian Danone dan Pernyataan Resmi Perusahaan

Dia juga menyebut, hal itu bertujuan agar masyarakat di desa sekitar pabrik bisa berpartisipasi sebagai sopir. Dengan dibekali kemampuan menyetir truk dan akses pendanaan untuk kredit tanpa uang muka.

Dengan begitu, kata dia, masyarakat bisa berkesempatan menikmati dampak positif keberadaan pabrik.

“Semua orang akan menjaga pabriknya,” katanya.

Adapun terkait kontribusi perusahaan terhadap lingkungan senilai Rp1 miliar, menurutnya, dana yang dikeluarkan untuk membangun jalan tersebut tak perlu dialokasikan lagi pada 2026.

Baca Juga:

• Danone, Wings dan Indofood: Penyumbang sampah plastik terbanyak di RI
• Danone Aqua Disebut Jadi Penyumbang Sampah Plastik Terbesar di Bali

Ia berlasan, pembangunan jalan merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, Dedi menyarankan agar perusahaan mengalokasikan dana tersebut untuk menyediakan rumah bagi masyarakat miskin di sekitar pabrik.

“Uang satu miliar Rupiah untuk bangun rumah orang miskin,” katanya.